PBNU akan Mengirim Utusan Menemui Jokowi Bicarakan Nasib Muhaimin

Rencana Joko Widodo menggandeng Cawapres dari kalangan profesional bukan Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB mendapat reaksi keras dari pengurus PBNU.

Beberapa pengurus NU mengadakan rapat tertutup membahas dinamika bakal Capres dan Cawapres yang dinilai tidak berpihak kepada calon yang diusulkan ulama dan kiai NU.

Rapat yang berlangsung di PBNU, Rabu (8/8/2018) dipimpin KH Said Aqil Siroj Ketua Umum PBNU, dihadiri KH Makruf Amin Rais Syuriah PBNU, Helmy Faesal Sekjen, Syaifullah Yusuf dan Arie Affandi.

Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB dan Abdullah Karding Sekjen, tiba setelah rapat berjalan sekitar 35 menit.

Rapat tertutup ini berlangsung di ruang Ketua Umum PBNU mulai pukul 15.00 sampai 18.30 WIB.

Helmy Faesal mengatakan rapat hanya mempertegas komitmen Ulama dan kiai untuk mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Jokowi.

Muhaimin merupakan kader terbaik NU yang didukung para ulama dan kiai untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 17 April 2019.

PBNU malam ini berencana akan mengirim utusan khusus untuk menanyakan Jokowi, apakah benar telah membuat keputusan memilih Cawapres dari non partai.

“Kalau keputusan itu benar PBNU akan menyerahkan kembali kepada ulama dan kiai untuk menentukan langkah selanjutnya. NU tetap mendukung Jokowi atau ada alternatif lain,” kata Sekjen PBNU.

Sebelumnya diberitakan calon pendamping Jokowi berasal dari kalangan profesional, tidak dari elit partai politik seperti yang selama ini ramai diperbincangkan publik.

Dalam waktu dekat pasangan Capres-Cawapres Jokowi akan dideklarasikan. Dan didaftarkan ke KPU paling lambat Jumat selepas sholat Jumat.

Menanggapi keputusan Jokowi akan memilih Cawapres non partai, Siti Zuhro peneliti senior dan pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai itu merupakan keputusan yang bijak dan tepat.

Keputusan itu untuk menghindari kecemburuan dan mencegah terjadinya perpecahan diantara partai koalisi pendukung Jokowi.

Seandainya Jokowi memilih Muhaimin Ketua Umum PKB sebagai Cawapres, partai lain terutama Partai Golkar yang suaranya lebih besar dari PKB, pasti marah.

Lalu bagaimana dengan PPP yang juga mempromosikan Romahurmuzi Ketua Umumnya menjadi Cawapres meskipun tidak sengoyo Cak Imin.

“Untuk meredam gejolak itu Jokowi tidak memilih Cawapresnya dari partai koalisi,” kata pengamat LIPI yang biasa dipanggil mbak Wiwik. (jos/dwi/rst)