Mendagri Minta KPUD dan Panwaslu Sulteng Hentikan Sementara Tahapan Pemilu 2019

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengimbau supaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Panitia Pengawas (Panwas) Sulawesi Tengah, menghentikan sementara tugasnya menyiapkan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019.

Mendagri juga minta supaya KPU menyetop berbagai bentuk kampanye pasangan capres-cawapres, dan calon anggota legislatif di ruang publik, sebagai bentuk empati kepada para korban.

“Tolong ditinggalkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan peran KPUD di daerah maupun Panwas untuk pileg dan pilpres. Saya mengimbau kepada KPU untuk tanggap darurat ini, kampanye-kampanye sementara disetop dulu,” kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Menurut Mendagri, hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang adalah tanggap darurat bencana, pascagempa bumi dan tsunami yang menghantam sejumlah daerah di Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut, Tjahjo menegaskan, tahapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di tingkat TPS, Kecamatan, Desa, Kota atau tingkat Kabupaten, bisa ditunda kalau suatu daerah mengalami bencana alam.

Seperti diketahui, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter dan tsunami, Jumat (28/9/2018), menghantam Kota Palu, Kabupaten Donggala dan sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Akibatnya, ribuan bangunan rusak parah, dan masyarakat yang kebetulan berada di situ mengalami luka-luka, bahkan meninggal dunia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai pukul 13.00 WIB, Senin (1/10/2018), jumlah korban meninggal tercatat 844 orang, dan 632 orang dan mengalami luka serius.

Pengungsi di Kota Palu tercatat ada sekitar 48 ribu orang yang tersebar di 103 titik. Para pengungsi berkumpul di tenda yang tersedia di lapangan, halaman kantor dan tempat terbuka lainnya.

Sementara, BNPB belum bisa mendapat informasi detail dari Kabupaten Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, karena akses transportasi dan komunikasi masih lumpuh. (rid/ipg)