Komnas HAM Fokuskan Pemantauan Ujaran Kebencian di Pilkada Serentak 2018

Ahmad Taufan Damanik Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan, komisinya akan fokus pada beberapa hal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

Komnas HAM, kata Ahmad, akan memastikan tidak ada praktik-praktik diskriminasi kepada semua warga baik dari kelompok tertentu atau individu dalam pelaksanaan Pilkada.

“Semua harus mendapatkan akses yang setara. Tidak ada diskriminasi terhadap satu atau beberapa orang,” katanya saat menghadiri acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Surabaya.

Hal itu, kata dia, berkaitan erat dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan oleh KPU di setiap daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Termasuk di Jawa Timur.

Hak memperoleh kesempatan untuk menyalurkan suara di Pilkada, kata Ahmad, adalah hak asasi manusia. Dalam pengawasannya, Komnas HAM akan melanjutkan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu RI.

Komnas HAM berencana membicarakan perpanjangan kerja sama dengan Bawaslu RI ini di Jakarta pada Selasa (23/1/2018) mendatang.

Selain itu, Komnas HAM juga akan fokus melakukan pengawasan terhadap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi belakangan.

Misalnya, berkaitan dengan maraknya ujaran kebencian seperti yang terjadi pada Pilkada sebelumnya.

“Contohnya terlihat jelas di Pilkada Jakarta lalu, ya. Hatespeech ini perlu diawasi karena menimbulkan pergesekan sosial di masyarakat. Ini juga menjadi fokus kami,” ujarnya.

Pada praktiknya, Komnas HAM akan melakukan pengawasan ujaran kebencian ini melalui jejaring Lembaga Swadaya Masyarakat di berbagai daerah yang fokus pada masalah pelanggaran HAM.

“Ada SepaHAM yang merupakan jaringan universitas yang ada di seluruh Indonesia, yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia,” katanya.

Komnas HAM memetakan daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran HAM dengan mengangkat isu-isu SARA di Indonesia dalam Pilkada serentak 2018 ini.

“Beberapa di antaranya ada Sumatera Utara, Papua, dan Kalimantan Barat. Ini semacam pilot project untuk kita pantau secara lebih intensif dibandingkan daerah lain,” katanya.

Jatim Rawan Terjadi Ketegangan

Ahmad Taufan Damanik Ketua Komnas HAM mengatakan, Pilkada di Jatim tetap memiliki potensi terjadinya ketegangan karena dua pasangan calon yang maju berasal dari kubu yang relatif sama.

Ini, menurut dia, bisa menimbulkan kerawanan ketegangan yang pernah terjadi pada Pilkada Jatim sebelumnya terulang lagi. Misalnya dengan menyerang kubu lain dengan isu-isu SARA dan atau isu lainnya.

“Katakanlah upaya menyerang kubu lain dengan isu SARA atau isu lain, termasuk isu gender, itu akan coba kami tekan melalui pemantauan yang kami lakukan,” ujarnya.

Jatim, kata dia, akan tetap menjadi perhatian Komnas HAM meski tidak termasuk dalam lima daerah teratas yang dianggap rawan terjadi pelanggaran HAM dalam Pilkada.

Komnas HAM akan menerjunkan Tim yang fokus melakukan pemantauan, terutama dari jejaring LSM dan tim pengawasan HAM di Universitas yang ada di Jawa Timur.

Saat ini, Komnas HAM masih akan menyelesaikan pembaruan kerja sama dengan Bawaslu. Salah satunya dengan memperbarui parameter pengawasan dengan menambahkan fokus pada ujaran kebencian.

“Setelah MoU selesai, kami akan berkoordinasi dengan jejaring kami di Jatim,” katanya.(den/rst)