Kiai Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, MUI Jatim Pastikan Tidak Ikut Kampanye

Pasca terpilihnya KH Ma’ruf Amin Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres), MUI memastikan akan bersifat netral di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Lembaga yang mewadahi para ulama itu, tidak akan terlibat dalam hal kampanye. Sekalipun, salah satu paslonnnya adalah Ketua MUI.

Hal itu ditegaskan oleh KH Abdusshomad Buchori Ketua MUI Jatim. Menurutnya, pencalonan Ketua MUI untuk maju ke Pilpres 2019 merupakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Namun dalam hal ini, pihaknya mengaku tidak pernah mengusulkan ataupun mengusung Kiai Ma’ruf menjadi cawapres. Pemilihan itu murni, atas keputusan Joko Widodo.

Dia mengklaim, bahwa MUI sebagai lembaga nonpolitik, yang sama sekali tidak terlibat dalam pencalonan Kiai Ma’ruf. Pihaknya akan tetap pada pendiriannya, untuk tidak terlibat kampanye ataupun membuat surat anjuran dukungan terhadap paslon. Untuk itu, sangat salah apabila masyarakat berpendapat bahwa MUI masuk dalam politik.

“MUI tidak pernah mengusulkan Kiai Ma’ruf Amin untuk menjadi seperti ini. Kalaupun beliau maju ke Pilpres, artinya tidak salah jika sebagai warga negara. Tapi saya tegaskan, bahwa bukan MUI yang mengusung. Salah jika orang berpendapat, ini kan MUI, kenapa kok masuk politik? Wong MUI tidak pernah mengusung kok, tapi itu diminta sebagai warga negara,” jelas Kiai Somad, Jumat (10/8/2018).

Saat disinggung terkait sosok atau track record KH Ma’ruf Amin, Kiai Somad menilai peran kiai di Indonesia sudah mulai diperhitungkan. Terlebih dalam hal ini, Kiai Ma`ruf merupakan tokoh ulama yang sudah berpengalaman dalam mengurus kepentingan negara. Karenanya, wajar apabila Joko Widodo memilihnya sebagai Cawapres.

“Secara pribadi, saya menyatakan berarti peran kiai di Indonesia itu artinya diperhitungkan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa. Jadi sebagai figur Kiai Ma`ruf Amin memang sudah malang melintang sebagai tokoh. Jadi kalau dikehendaki oleh bangsa dan beliau bersedia dan mau ya sah-sah saja. Tapi lagi-lagi ini bukan peran MUI,” tuturnya. (ang/iss/ipg)