Ketum PKB Ingatkan Calon Kepala Daerah Jangan Ambil yang Bukan Haknya

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus konsisten dalam menjaga integritas.

Jangan punya angan-angan akan memperkaya diri sendiri, dengan melacurkan jabatan dan wewenang. Jangan sampai mengambil yang bukan haknya.

Pesan moral ini disampaikan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Ketua Umum DPP PKB, kepada peserta Akademi Politik Kebangsaan di Graha Gus Dur, Kantor Sekretariat DPP PKB, Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018).

Pesrta acara tersebut merupakan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dari seluruh Indonesia yang diusung dan maupun yang didukung PKB.

Calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung PKB lebih dari sepuluh daerah, diantaranya Jawa Timur, Bali, Riau, NTT, dan Papua.

Sedang untuk Bupati dan Walikota serta wakilnya terdapat sekitar 140 daerah termasuk Mojokerto, Malang, Probolinggo, dan Tulungagung.

Menurut Cak Imin, kepala daerah harus mempunyai komitmen empat pilar kebangsaan, NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan berpegang teguh pada empat pilar kebangsaan ini , seorang kepala daerah, partai politik apupun pendukungnya, harus bisa mengayomi seluruh rakyatnya, termasuk yang tidak mendukungnya waktu Pilkada.

Perbedaan pilihan itu hanya terjadi saat pemilihan untuk mencari sosok pemimpin yang terbaik, dan dianggap mampu mensejahterkan rakyat melalui progam dan kebijakan yang diambil. Setelah Pilkada, rakyat harus bersatu kembali di bawah merah putih.

“Cermati dan telaah setiap perkembangan yang terjadi di daerah masing-masing. Baik itu perkembangan politik, keamanan, dan sosial ekonomi. Jangan sampai lengah sedikitpun, supaya tidak tertinggal dengan daerah lain,” kata Cak Imin.(jos/iss/ipg)