Meski provinsi Jawa Timur terdiri dari beragam jenis masyarakat, mulai dari Mataraman, Arek, Madura, dan Pandalungan, Jawa Timur menjadi contoh daerah yang tetap mengedepankan harmonisasi dalam hingar-bingar Pemilihan Gubernur yang jatuh 27 Juni mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Kombes Polisi Rusdi Setiawan Kapolrestabes Surabaya, kepada Radio Suara Surabaya, Selasa (17/4/2018). Menurutnya, masyarakat Jawa Timur sudah cukup dewasa untuk mensukseskan pilkada yang aman dan damai.
“Kami harap seterusnya tercipta Pilkada yang lancar dan sesuai tahapan dan hasilnya diterima oleh semua pihak, kami berupaya untuk memenuhi ruang-ruang publik agar damai. Damai Surabaya untuk Indonesia, kita tunjukkan bahwa kita bisa,” kata Kombes Rudi.
Ia mengatakan, meski Surabaya sebetulnya tidak ada Pilkada, namun pihaknya terus berupaya untuk mengamankan jalannya Pilgub mengingat Surabaya adalah ibukota provinsi. Ini dibuktikan saat debat publik cagub-cawagub pertama, Polrestabes Surabaya menerjunkan sekitar 700 personil demi mengamankan Debat Pilgub pertama yang berlangsung di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (10/4/2018).
“Kita benar-benar concern ini debat publik pertama, kita susun sekitar 700an (personil, red) karena antisipasi keramaian lalu lintas di Jalan Basuki Rahmad, karena euforia kedua paslon yang besar. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik karena kita selalu mengedepankan asumsi over estimate,” jelas Rudi.
Hal ini juga diamini oleh Trisnadi, anggota Tim Pemenangan Paslon Khofifah-Emil, bahwa dengan adanya upaya pengamanan dari pihak polisi, agenda kampanye di paslon menjadi lancar dan aman.
“Setiap hari dari paslon nomoer 1, kita turun ke seluruh pasar di Jawa Timur, dan itu dibantu oleh kepolisian, ada yang nempel ada yang jarak jauh, Alhamdulillah semua tidak ada masalah,” kata Trisniadi.
Begitu juga dengan Hikmah dari Tim Pemenangan Paslon Syaifullah-Puti, yang mengapreasiasi kinerja polisi dalam ikut serta mengamanankan penyelenggraan Pilgub tahun ini.
Ia juga mengapreasiasi usaha pengamanan kampanye oleh polisi yang tidak mengintimidasi, tapi justru melindungi. Khususnya saat kampanye akbar atau kegiatan yang mendatangkan massa yang besar.
“Jawa Timur punya harmonisasi yang tinggi, tapi mereka punya rasa untuk saling menjaga daerahnya agar tidak terpecah belah,” ujar Hikmah
Kombes Rudi mengaku, sistem kampanye pada Pilgub tahun ini lebih bisa dikendalikan dan minim kericuhan. Ini dikarenakan KPU menetapkan peraturan kepada para paslon untuk lebih banyak terjun masyarakat atau blusukan daripada mendatangkan massa yang besar.
“Kami berterima kasih kepada pihak penyelenggara yang sudah menetapkan mekanisme-mekanisme seperti sekarang. Ini saya rasa lebih baik dari segi pengamanan, karena pertemuan secara fisik kedua pasangan calon lebih jarang terjadi, kalaupun terjadi di debat publik,” ujarnya. (tna/rst)