Hadiri Harlah PKB, Jokowi Belum Sebut Nama Cawapres

Presiden Joko Widodo menceritakan kegiatannya selama berada di Palembang, Provinsi Sumatra Selatan bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Ketua Umum PKB beberapa waktu lalu. Dirinya bercerita, saat meninjau persiapan sejumlah venue Asian Games, keduanya mencoba sejumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan, salah satunya adalah mendayung.

“Banyak yang mengartikan bahwa berdayung berdua itu sebagai isyarat., ya memang namanya mendayung, memang harus bekerja sama. Kalau yang satu mendayung ke sini, yang satu ke sana, ya karam perahunya,” kata Presiden dalam sambutannya di Peringatan Hari Lahir ke 20 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Minggu (22/7/2018).

Dalam kaitannya dengan bekerja sama, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa yang namanya bekerja sama itu memerlukan keseriusan. Saat berada di Palembang, Cak Imin sendiri telah menunjukkan keseriusannya untuk bekerja sama menyukseskan program pembangunan pemerintah.

“Jelas bahwa kita telah bekerja sama. Dalam dunia usaha yang namanya bekerja sama itu ya Join. Ya memang itu, yang namanya bekerja sama ya Join,” ucapnya dengan nada bercanda dan disambut riuh tepuk tangan seperti dilansir Antara.

Presiden mengatakan, hingga saat ini, belum ada satu nama definitif sebagai calon yang akan mendampinginya dalam Pilpres mendatang.

“Jadi masih ada kesempatan. Kalau ingin bersaing masih ada kesempatan. Seminggu dua minggu ini kita putuskan. Silakan bersaing dalam waktu seminggu dua minggu ini,” tuturnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden kembali berkelakar. Kali ini, Kepala Negara menyinggung soal tiga tim yang menjadi juara pada Piala Dunia lalu.

“Coba lihat saja final Piala Dunia minggu lalu. Pemenangnya adalah Prancis, Kroasia, dan Belgia. PKB = Prancis, Kroasia, Belgia. Artinya ya diartikan sendiri,” tandasnya.

Sementara Muhaimin Iskandar menyatakan memiliki harapan besar untuk menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019, meskipun harus bersaing dengan calon lain, termasuk dengan Jusuf Kalla seandainya diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). (jos/dwi)