Gerindra Yakin PKS Bersama Prabowo Dalam Koalisi

Ahmad Riza Patria Ketua DPP Partai Gerindra meyakini PKS akan tetap dalam koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2019-2024, dan diyakini segala perbedaan pendapat akan diselesaikan secara baik-baik.

“PKS selama ini baik-baik saja hubungannya dengan Gerindra. PKS adalah parpol besar dan matang sehingga tahu dalam bersikap untuk mengambil keputusan serta tahu kondisi saat ini,” kata Riza Patria di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (2/8/2018).

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Suhud Aliyuddin Direktur Pencapresan DPP PKS bahwa partainya mempertimbangkan opsi abstain dalam Pemilu Presiden 2019 apabila koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden.

Riza Patria mengatakan telah paham betul situasi dan kondisi saat ini serta empat parpol sudah sepakat koalisi dengan platform yang sama.

Menurut dia, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS sudah bersepakat berkoalisi menghadapi kontestasi Pilpres 2019 dan juga menyepakati kedepankan kepentingan bangsa dan rakyat bukan kepentingan parpol ataupun golongan.

“Empat parpol sudah sepakat platform kondisi bangsa kedepan bagaimana mengatasinya, dan saat ini sedang sempurnakan visi misi program dan itu terus dibangun komunikasinya,” ujarnya.

Dia mengatakan Gerindra memahami kondisi PKS saat ini sehingga wajar tiap partai berusaha sekuat tenaga agar kader terbaiknya maju sebagai capres ataupun cawapres.

Menurut dia, penentuan cawapres tidak diputuskan sendiri dan sepihak oleh Gerindra maupun Prabowo karena harus mendengarkan masukan semua pihak.

“Prabowo ingin memutuskan hal yang terkait kepentingan besar tidak sendiri namun mendengar pendapat parpol dan tokoh agama,” katanya.

Sebelumnya, Suhud Aliyuddin Direktur Pencapresan DPP PKS mengatakan partainya mempertimbangkan opsi abstain dalam Pemilu Presiden 2019 apabila koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden.

“Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan,” kata Suhud Aliyuddin di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Dia memastikan keputusan PKS abstain atau tidak bergantung pada pembahasan DPP PKS dan Majelis Syuro PKS.

Suhud mengatakan pernyataan itu adalah pendapat pribadi dan bukan merupakan keputusan resmi PKS.

Menurut dia, proses pengambilan keputusan strategis di PKS itu melalui dua tahap, pertama, pembahasan di rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) sebagai badan pekerja harian Mejelis Syuro.

Kedua, hasil keputusan DPTP dibawa ke sidang Majelis Syuro untuk dibahas lebih lanjut dan diambil keputusan resmi PKS. (ant/bas/dwi)