Hendardi Ketua Setara Institute mengatakan bahwa kekhawatiran banyaknya purnawirawan TNI/Polri ikut Pilkada dapat dimaklumi, karena partai-partai politik sebagai pusat kaderisasi politik justru yang memberikan kesempatan-kesempatan politik itu pada TNI dan Polri.
Menurut Hendardi, keterlibatan Purnawirawan TNI dan Polri terjun ke Pilkada juga disebabkan oleh partai yang tidak bisa melakukan kaderisasi, sehingga partai dikatakan gagal.
“Ini mengindikasikan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi ,” ujar Hendardi dalam pesan singkatnya, Sabtu (20/1/2018).
Di sisi lain, kata dia, ikut sertanya purnawirawan TNI/ Polri menunjukkan keberhasilan kepemimpinan TNI/ Polri dalam meraih kepercayaan publik sehingga memiliki daya elektabilitas untuk berkontes.
Hendardi menjelaskan, secara normatif anggota TNI/Polri memiliki hak sepanjang telah memenuhi persyaratan dengan pengunduran diri. Tetapi kecemasan akan netralitas harus dinetralisir dengan kinerja Bawaslu dan penegak hukum lainnya memastikan institusi TNI/ Polri tidak beroperasi.
Kata Hendardi, jika melihat kepemimpinan pada dua institusi itu, jaminannya tampak dipegang teguh. Tetapi untuk jangka panjang perlu dipikirkan mekanisme yang lebih terukur untuk memastikan soal netralitas ini.
“Misalnya dengan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI kapan bisa ikut berkontes,” ujar dia.(faz/ipg)