Bambang Soesatyo Ditarik Dari Keanggotaan Pansus Hak Angket KPK

Partai Golkar telah menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto yang saat menjadi terdakwa perkara KTP-el.

Bersamaan dengan penunjukkan ini, Partai Gollkar juga menarik Bambang Soesatyo dari keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi sebelum pak Bambang Soesatyo dilantik menjadi ketua DPR, DPP partai Golkar telah mengeluarkan instruksi kepada ketua fraksi partai Golkar untuk lebih dulu menarik keanggotaan Bambang Soesatyo sebagai anggota Pansus angket KPK,” ujar Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar dalam konferensi Pers di ruang Fraksi Partai Golkar, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Kata Airlangga, penggantian atau penarikan anggota Pansus ini tidak digantikan atau tidak diisi oleh anggota fraksi yang lain. Selanjutnya, DPP juga minta agar fraksi partai Golkar mempunyai pandangan terhadap Pansus KPK agar segera diselesaikan, karena Pansus ini dianggap sudah cukup lama atau tiga kali masa sidang dan ini masuk masa sidang keempat

“Jadi prinsip dasar adalah Golkar tidak mentoleransi segala langkah yang memperlemah KPK, karena ini merupakan amanat dari Munas luar biasa kemarin dan seluruh kader partai Golkar termasuk di fraksi partai Golkar wajib hukumnya untuk mentaati hasil keputusan Munas luar biasa partai Golkar,” tegasnya.

Kata dia, Pansus diharapkan membuat kesimpulan bahwa pertama, soal tata kelola internal KPK, diharapkan ada penguatan kinerja KPK untuk memastikan pemberantasan korupsi secara efektif.

Yang kedua, adalah peningkatan dan harmonisasi serta sinergi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan

Bila Pansus tidak diakhiri pada masa persidangan ini yang jatuh pada 14 Februari nanti maka Airlangga akan meminta dan menginstruksikan kepada ketua fraksi partai Golkar untuk menarik seluruh keanggotaan FPG di dalam Pansus angket KPK.

“Dan selanjutnya kepada seluruh anggota FPG di semua tingkatan agar mengambil kepeloporan pembangunan proses politik yang bersih dan demokratis dan kepada seluruh kader partai Golkar terutama yang ada di lingkungan legislatif, eksekutif dan jabatan politik lainnya agar menjadi contoh dan teladan untuk mewujudkan politik yang bersih dan demokratis sesuai dengan ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Airlangga.(faz/dwi)