18,5 Juta Warga AS Alami Kemiskinan Esktrem di Bawah Kepemimpinan Trump

Jumlah orang miskin di Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump naik tajam. AS berada di peringkat teratas sebagai negara industri yang memiliki penduduk paling miskin dengan 41 juta orang atau 12,7 persen warga AS hidup dalam kemiskinan. Serta sebanyak 18,5 juta warga dalam kondisi kemiskinan esktrem.

Berdasarkan hasil penyelidikan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilansir Antara, Minggu (3/6/2018), hasil ini merupakan akibat dari kebijakan menghapus jaring pengaman bagi jutaan warga miskin. Sebaliknya, kebijakan Trump justru lebih berpihak kepada orang kaya.

Philip Alston, peneliti khusus PBB untuk masalah kemiskinan, meminta Pemerintah AS memberikan perlindungan sosial tegas dan mengatasi masalah yang mendasarinya. Bukan malah menghukum dan memenjarakan orang miskin.

Dalam laporannya, Alston mencatat bahwa pada saat tunjangan kesejahteraan dan akses untuk asuransi kesehatan dihapus, Presiden Donald Trump malah mengubah pajak bagi perusahaan besar dan mengakibatkan semakin dalam jurang antara yang kaya dan miskin.

Meski dikenal sebagai negara adidaya, ia mengungkapkan, kemiskinan parah di AS bagaimanapun bukanlah hal baru.

Alston mengatakan, kebijakan Perang Terhadap Kemiskinan sejak masa Presiden Lyndon Johnson pada 1960 telah melakukan banyak kelalaian.

“Namun, kebijakan yang dilakukan selama tahun lalu tampak sengaja dirancang untuk menghapus perlindungan dasar bagi yang paling miskin, menghukum mereka yang tidak bekerja, dan perawatan kesehatan dasar seolah menjadi hak istimewa, bukan lagi menjadi hak warga negara,” kata Alston dikutip dari Reuters.

Gedung Putih tidak segera menanggapi saat diminta komentar mereka atas laporan khusus PBB itu. Namun, pejabat AS di Jenewa saat diminta komentar mengatakan bahwa pemerintah Trump telah memprioritaskan penyediaan peluang ekonomi yang sama bagi semua orang Amerika.

Alston, warga negara Australia yang menjadi pakar hak veteran PBB dan mahaguru ilmu hukum dari Universitas New York, akan memaparkan laporannya di depan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada akhir bulan ini.(ant/tna)