Tahun Politik, TNI Harus Bisa Menjaga Netralitas

Pilkada serentak tahun 2018 yang akan digelar di 171 daerah di wilayah Indonesia, menjadi penanda masuknya rangkaian tahun politik, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan, untuk menjamin terlaksananya pesta demokrasi dengan baik. Salah satu langkah yang diambil Presiden adalah menunjuk Panglima TNI baru.

Hari Jumat (8/12/2017), Joko Widodo Presiden melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Atas penunjukan panglima angkatan bersenjata yang baru, Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI berharap Marsekal Hadi Tjahjanto memprioritaskan penyelesaian pekerjaan internal TNI.

Pimpinan DPR bidang Korpolkam itu mengingatkan, TNI tidak ikut terlibat dalam politik praktis, menjelang tahun politik.

“Pekerjaan politik seharusnya TNI tidak ikut-ikutan, karena pekerjaan di internal TNI sendiri sudah cukup banyak. Jadi, TNI harus profesional dan netral seperti perintah Presiden. Jangan ikut politik Pilkada, dan Pilpres. Kalau TNI netral, pesta demokrasi di Indonesia pasti aman,” ujarnya dalam diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).

Sekadar diketahui, Joko Widodo Presiden resmi mengajukan nama Marsekal Hadi Tjahjanto calon tunggal Panglima TNI ke DPR, melalui surat resmi yang disampaikan Pratikno Menteri Sekretaris Negara, Senin (4/12/2017).

Sesudah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, Jumat (8/12/2017), Jokowi Presiden melantik Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pada Sabtu, (9/12/2017) pagi, upacara serah terima jabatan Panglima TNI digelar di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. (rid/ipg)