Raperda Jatim yang Disahkan Tak Sampai 50 Persen

Menjelang akhir tahun Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim baru mengesahkan 11 Perda dari 26 Raperda yang ditargetkan dibahas selama 2017.

Ahmad Heri Ketua Baperda DPRD Jatim mengakui, secara kuantitas jumlah Raperda yang diselesaikan DPRD Jatim tahun 2017 ini cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dia beralasan, karena Baperda DPRD Jatim pada tahun 2017 ini lebih mengedepankan kualitas penyusunan dan pembahasan Raperda daripada mengejar kuantitas Perda yang disahkan oleh DPRD Jatim.

“Ke depan kami akan berusaha lebih hati-hati dalam membahas program pembuatan Perda (Properda) sehingga Raperda yang akan dibahas itu sesuai kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi,” ujar politisi asal Partai NasDem itu.

Dia menjelaskan, kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi baik dari kabupaten/kota maupun pemerintah pusat di antaranya menyangkut persoalan pendidikan, induk pariwisata, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lain sebagainya.

“Semuanya nanti diharapkan bisa menjadi payung hukum di tahun 2018,” ujarnya.

Perlu diketahui, 26 Raperda yang masuk ke Properda selama 2017 terdiri dari Raperda usulan DPRD Jatim sebanyak 16 Raperda dan 10 Raperda usulan eksekutif.

Namun pada praktiknya, sampai penghujung 2017 Raperda yang telah diselesaikan pembahasannya dan telah disahkan menjadi Perda hanya 11, atau sekitar 42 persen dari total Raperda.

Perbandingannya, pada 2016 lalu, dari 33 Raperda yang masuk Properda ada 20 Perda yang diselesaikan atau mencapai 61 persen.

Heri menegaskan, Raperda 2017 yang belum terselesaikan otomatis akan masuk dalam prioritas Properda 2018.

“Pada 2018 mendatang, ada 11 Raperda usulan legislatif dan 4 Raperda usulan eksekutif, sehingga totalnya ada 15 Raperda yang akan dibahas,” katanya.

Dia pun mengaku optimistis, kinerja legislasi DPRD Jatim tidak akan menurun terlalu drastis mengingat 2018 mendatang adalah tahunnya politik dengan adanya Pilkada Serentak.

Heri mengatakan, semua perangkat pemenangan Pilkada sudah tertata dengan baik sehingga tidak terlalu menyibukkan anggota DPRD Jatim.

“Saya optimis minimal 10 Perda atau maksimal 15 Raperda akan mampu diselesaikan setiap tahunnya mulai 2018 mendatang,” ujarnya.(den)