Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) harus selesai akhir tahun 2018 sehingga untuk Pilkada 2018 seluruh pemilih sudah mendapatkan KTP-el. Dan ini sudah menjadi komitmen Kemendagri.
Arif Budiman Komisioner KPU Pusat mengatakan, berdasarkan informasi dari Kemendari, proses lelang KTP elektronik sudah selesai. Perekaman data KTP-el sudah selesai 98 persen tapi untuk pencetakannya masih terkendala tender dan pengadaan blanko KTP-el.
Dalam UU, kata dia, masih dimungkinkan digunakannya surat keterangan. Ini sebagai antisipasi kalau sampai Pilkada berlangsung KTP-el belum selesai.
Surat keterangan sementara untuk KTP-el fungsinya sama dengan KTP. Tapi masalahnya petugas KPPS tidak bisa memastikan apakah yang bersangkutan sudah direkam datanya atau belum.
“Kalau sudah direkam bisa dipastikan identitasnya tunggal. Sekarang di Kemendagri sudah mengumpulkan data 149 juta data tunggal. Sekitar 52 juta data masih harus dicek lagi ketunggalannya,” kata Arif pada Radio Suara Surabaya, Kamis (24/8/2017).
Memang targetnya, kata dia, untuk pemilu nasionak 2019 semua pemilih harus memiliki KTP-el. Karena itu masyarakat harus aktif untuk merekam ata dirinya. Pemerintah daerah yang daerahnya menggelar Pilkada juga harus aktif meminta masyarakat segera merekam data dirinya.
“KTP elektronik bagian dari pendataan penduduk, sedangkan pendataan pemilih itu di ranah KPU. Kalau data penduduk masih belum lengkap, pemerintah harus turun ke kampung-kampung untuk minta masyarakat segera ber KTP elektronik. Karena sampai sekarang masih banyak orang tua bilang dirinya sudah tidak butuh dan tidak perlu ber KTP-el karena sudah tua,” ujar dia.
Terkait rekap data dalam Pilkada dan pemilu nasional nanti, kata dia, tidak dilakukan di desa atau kelurahan tapi langsung ke kecamatan. Dengan UU pemilu yang baru, anggaran dan jumlah personel makin kecil sementara pekerjaan makin tambah banyak termasuk sosialisasi ke masyarakat.
“Saya minta peran serta masyarakat untuk aktif mencari informasi dan melibatkan dirinya sebagai petugas. KPU juga merekrut PPK dan PPS. Kami minta orang-orang cerdas bisa bergabung membantu proses sosialisasi pemilu,” ujar dia. (dwi/ipg)