Partai Hanura Menyerahkan Susunan Pengurus Baru ke Menkum HAM

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyerahkan susunan kepengurusan baru kepada Yasona Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM).

Penyerahan dilakukan di lantai 16 gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan yang merupakan ruang fraksi partai Hanura DPR RI.

Penyerahan susunan kepengurusan baru ini tidak dihadiri Oesman Sapta Odang Ketua Umum Partai Hanura karena sedang sakit. Penyerahan dilakukan oleh Sarifuddin Sudding Sekjen partai didampingi Gede Pasek Suardika Wakil Ketua Umum dan beberapa pengurus lainnya.

Kepengurusan baru Partai Hanura masa bakti 2015-2020 ini terbentuk setelah penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tanggal 21 Desember 2016 lalu.

“Dalam pelaksanaan Munaslub tersebut telah terpilih secara aklamasi ketua umum baru partai Hanura adalah bapak Oesman Sapta Odang, dan sekaligus kemarin menitipkan salam hangat kepada pak menteri karena tidak bisa hadir. Beliau masih sakit dan dirawat,” ujar Sudding saat akan menyerahkan susunan pengurus baru Partai Hanura, Kamis (19/1/2017).

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Munaslub sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 (tentang Parpol), kata Sudding, partai diberikan amanat seperti yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) paling maksimal 30 hari setelah pelaksanaan Munaslub, partai harus menyusun struktur kepengurusan tingkat DPP, dan itu sudah dilaksanakan.

“Alhamdulillah saat ini sudah selesai dan kami siap untuk menyerahkan sekaligus mendaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM,” kata dia.

Ada 9 struktur kepengurusan partai Hanura yang baru ini, diantaranya kepengurusan DPP Hanura, Dewan Pembina, sampai Dewan Kehormatan.

Sementara Yasona mengatakan, kedatangannya ke fraksi Partai Hanura untuk menerima susunan pengurus baru Partai Hanura agar birokrasinya tidak bertele-tele.

Karena, kata dia, kedatangannya di DPR ini sekaligus akan mengikuti rapat dengan Komisi III, dan setelah rapat nanti akan langsung berangkat ke Medan.

“Ini sebenarnya saya sudah beberapa hari lalu ditelepon. Karena kesibukan saya, waktu kita nggak match (sama), kemudian pak ketua umum juga sakit. Selain itu saya juga ada akan ada dinas ke Medan. Jadi kita nggak mau bertele-tele lah, biar cepat diurus oleh AHU (Administrasi Hukum Umum),” kata Menkum HAM.(faz/ipg)