Parlemen Berharap Pilkada 2018 Sudah Menggunakan e-Voting

Pansus RUU Penyelenggara Pemilu berharap beberapa daerah termasuk Jawa Timur bisa menggunakan sistem elektronik atau e-voting saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2018 mendatang.

“Secara keseluruhan pada pemilu 2024 semuanya sudah bisa menggunakan e-voting, namun untuk tahap awal kami berharap pada pilkada mendatang (2018) ada daerah, mungkin Jawa Timur yang sudah siap,” kata Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga ketua rombongan Pansus RUU Penyelenggara Pemilu ketika menggelar sosialisasi RUU ini di Gedung Negara Grahadi, Kamis (2/2/2017).

Menurut dia, demokrasi di Indonesia adalah yang terbesar karena melibatkan banyak orang, sehingga jika digelar dengan menggunakan e-voting maka Indonesia tidak hanya bisa menunjukkan kepada dunia tentang demokrasi yang besar, namun juga demokrasi yang lebih modern.

Komisi II, kata dia, saat ini juga telah mendorong pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pada pilkada 2018 mendatang ada daerah yang bisa dilakukan ujicoba pelaksanaan e-voting ini.

“Teknologinya sudah ada, kami juga sudah mengundang instansi terkait dan sanggup melakukan e-voting. Saat ini tinggal regulasinya yang belum selesai serta kesiapan masyarakat termasuk pendanaan dari pemerintah yang belum,” kata dia.

Untuk regulasi, parlemen menjamin RUU penyelenggara pemilu segera dirampungkan sehingga bisa mendorong pemberlakukan e-voting ini.

Dalam kesempatan ini, Ahmad Riza Patria juga mendorong pemerintah bisa merampungkan e-KTP sehingga pada 2019 mendatang, data sudah masuk 100 persen sehingga bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu.

Sementara itu, dalam kesempatan menerima kunjungan anggota parlemen ini, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga berharap saat pilkada serentak 2018 mendatang ada daerah yang sudah siap melaksanakan e-voting ini.

“E-voting ini mau tidak mau, Indonesia nanti akan mengarah ke sana, dan harus segera disiapkan secara bertahap, mulai dari teknologinya serta kesiapan masyarakatnya,” kata Gus Ipul.

Pada 2018 mendatang, pelaksanaan e-voting mungkin bisa dimulai dari kota besar terlebih dulu sehingga secara bertahap pelaksanaan e-voting nantinya bisa digelar menyeluruh di seluruh Indonesia.

Gus Ipul juga mengatakan, dalam pertemuan dengan anggota pansus RUU penyelenggaraan pemilu di Grahadi kali ini, DPR lebih banyak minta masukan dari para tokoh dan penyelenggara pemilu di daerah.

Masukan diantaranya mengenai penerapan parliamentary threshold serta presidential threshold. Juga dibahas juga mengenai pembagian daerah pemilihan serta sistem penentuan calon anggota legislatif.

Sementara itu, dalam acara sosialisasi kali ini, selain dihadiri perwakilan beberapa anggota DPR juga hadiri perwakilan anggota KPUD dari berbagai kota di Jawa Timur, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, akademisi, serta perwakilan partai politik di Jawa Timur. (fik/rst)