PPP Resmi Buka Pendaftaran Calon Gubernur Jatim

DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Pendaftaran dilakukan mulai hari ini, Rabu (23/8/2017) hingga Sabtu (9/9/2017).

Musyaffak Noer, Ketua DPW PPP Jawa Timur mengatakan, pendaftaran ini merupakan kelanjutan dari instruksi DPP PPP bernomor 1198/KPTS/DPP/VI/2017 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan dan penetapan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Ini serentak, seluruh cabang yang akan menghadapi pilkada serentak juga membuka pendaftaran,” kata Musyaffak ketika ditemui di kantornya.

Menurut dia, pendaftaran ini terbuka untuk umum. Artinya siapa saja yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.

Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, calon atau wakil dari calon harus mengambil formulir. Untuk menunjukkan keseriusan mendaftar, maka calon harus membayar mahar politik senilai Rp35 juta. “Ada artinya mengapa Rp35 juta. Angka 3 itu melambangkan PPP dan angka 5 adalah lima rukun Islam serta lima khitmat partai,” kata Musyafak Noer.

Untuk mahar ini, kata Musyaffak tidak akan digunakan untuk kepentingan partai melainkan khusus untuk kepentingan pendaftaran termasuk juga untuk membantu menyewa lembaga survei.

Di Jawa Timur sendiri, selain di DPW PPP, juga dibuka pendaftaran di 14 DPC. Pilkada serentak sendiri akan digelar di 18 kabupaten/kota di Jawa Timur, namun empat kabupaten/kota DPC PPP tidak melakukan pendaftaran karena di empat daerah ini mereka telah memiliki kader internal yang sangat potensial.

Empat daerah yang tidak membuka pendaftaran diantaranya adalah Jombang karena ketua DPC PPP Jombang yakni Mundjidah Wahab saat ini menjabat sebagai wakil bupati dan kemungkinan akan maju sebagai calon bupati.

Selain itu juga Bondowoso karena ada nama KH Salwa yang kini menjabat wakil bupati dan merupakan Ketua Majelis Pertimbangan DPC PPP. Begitu juga Kabupaten Probolinggo serta Bangkalan.

Empat daerah ini tidak perlu membuka pendaftaran dan tinggal melakukan rapat pimpinan cabang untuk menentukan nama yang akan diusung dalam proses pemilihan kepala daerah.

“Untuk pendaftaran, nanti calon yang telah mendaftar, maka pada bulan September akan kami undang untuk menyampaikan visi dan misi untuk selanjutnya kami kirimkan ke DPP. Nanti DPP yang memutuskan untuk memberikan rekomendasi,” ujarnya. (fik/rst)