Haedar Nasir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan, jika demokrasi yang bermartabat dikehendaki tegak dalam Pilkada DKI, maka pemerintah pusat maupun provinsi sebaiknya bersikap netral dan tidak memihak.
Menurut Haedar, kampanye terselubung dan pergerakan politik yang memancing pro kontra dan menciderai demokrasi, juga harus dihindari.
“Hindari usaha-usaha terbuka maupun terselubung untuk kampanye dan pergerakan politik lainnya yang dapat memancing prokontra serta menciderai demokrasi pilkada yang jujur,” ujar Haedar dalam pesan singkatnya, Selasa (18/4/2017).
Kata dia, menghalalkan segala cara, termasuk politik uang harus dijauhi karena melecehkan hak warga dan martabat demokrasi.
“Kedepankan moral dan martabat berdemokrasi, jangan menghalalkan segala cara demi kemenangan. Jauhi politik uang dalam segala bentuknya, jangan karena uang berlebih kemudian melecehkan hak warga dan martabat demokrasi,” kata dia.
Muhammadiyah, kata Haedar, yakin warga DKI arif, dewasa, dan bermartabat untuk memilih sesuai nurani dan moralitasnya yang luhur. Bangsa Indonesia, lebih khusus warga Jakarta, memiliki moral dan nilai luhur berbasis Agama dan Pancasila, mereka tahu mana yang benar dan salah, baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.
Jiwa luhur dan kenegarawanan, menurut Haedar, harus melekat dalam diri warga dan pemimpin bangsa ini, bukan sekadar prestasi dan keahlian, tetapi juga akhlaq dan moralitas mulia. Indonesia harus menjadi maju dan berkeadaban utama.
Dia menegaskan, Pilkada DK harus jadi contoh demokrasi yang baik, bukan hanya prosedural tetapi juga esensi dan substansi berdemokrasi.
Demokrasi Indonesia, kata Haedar, tidak boleh disandera oleh kekuatan pemilik modal dan politik sekuler yang jauh dari nilai agama dan Pancasila. Gunakan hak pilih secara baik dan bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai keutamaan.
“Kita berdoa agar Pilkada DKI dirahmati Allah Yang Maha Kuasa karena warga dan para elitenya menjunjung tinggi Agama dan nilai-nilai keadaban utama,” ujar Haedar.(faz/iss/ipg)