Nasir Djamil anggota Komisi III atau Komisi hukum DPR RI menyarankan agar Kapolri segera menonaktifkan Irjen Polisi Anton Charliyan Kapolda Jawa Barat untuk mengusut Bentrok antara Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Front Pembela Islam (FPI).
“Karena itu, ini harus diusut. Saya minta selama pengusutan ini Anton Charliyan dinonaktifkan dari jabatan Kapolda sehingga yang melaksanakan tugas-tugas selanjutnya untuk sementara dilakukan wakil Kapolda,” ujar Nasir di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Menurut dia, pengusutan kasus ini penting untuk menegakkan kewibawaan kepolisian di mata masyarakat dan tidak ada kepentingan di dalam pemeriksaan ini.
“Saya pikir ini serius, tidak boleh dianggap sepele, tidak hanya dijawab dengan konferensi pers. Propam harus turun,” kata dia.
Menurut Nasir, kalau memang ditemukan ada indikasi bahwa Anton Charliyan ikut memprovokasi atau menyuruh atau merekomendasikan GMBI hadir, maka harus dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat.
Sekadar diketahui, GMBI dan FPI Bentrok usai pemeriksaan Rizieq Syihab Ketua umum FPI di Mapolda Jawa Barat, Kamis (13/1/2017).
Diketahui juga, ternyata Anton Charliyan Kapolda Jawa Barat merupakan ketua dewan pembina GMBI.
Meski begitu, Anton menegaskan akan mengusut siapapun yang anarkhis dalam peristiwa tersebut, tanpa memandang GMBI maupun FPI.
Menanggapi hal itu, Nasir Djamil menganggap pernyataan Anton tersebut basi, karena untuk apa GMBI hadir di Mapolda Jawa Barat mengingat yang diperiksa itu adalah Rizieq Syihab.
“Pertanyaannya kenapa harus ada ormas GMBI ke Polda Jawa barat apa kaitannya ke GMBI hadir di Mapolda, apa urusannya? Apa kaitannya dengan Habib Rizieq? kalau kemudian relawan simpatisan pendukung FPI mengawal dan menjaga Habib Rizieq itu juga karena mereka mendapat informasi ada sekelompok orang yang akan hadir di Mapolda Jawa Barat,” kata Nasir.
Dia menyayangkan langkah Kapolda Jawa Barat tersebut yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, tetapi justru mengijinkan massa GMBI di Mapolda Jawa Barat. Ini justru terkesan Kapolda Jabar memprovokasi yang menyebabkan terjadi bentrokan antara FPI dan GMBI.
“Menurut saya, seharusnya polisi itu melindungi mengayomi dan dan melayani bukan malah justru sebagai provokator untuk kemudian terjadinya bentrokan. Jadi saya sangat sayangkan kasus ini, artinya kenapa seorang Anton yang juga seorang Kapolda tidak berdiri di atas semua kepentingan anak bangsa ini kenapa kemudian malah dia justru menurut informasi yang beredar ikut memerintahkan dan menyetujui aksi GMBI ini di Mapolda Jawa barat dan kemudian melakukan sweeping terhadap Habib Rizieq dan para ulama yang ada di sana,” kata dia.(faz/dwi/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
