KPU Jatim Diminta Waspadai Perang Buzzer Politik Antarkandidat

Setahun Menuju Pemilihan Gubernur 2018, suhu politik di Jawa Timur mulai menghangat dengan pemberitaan kontestasi di berbagai media massa. Tak ketinggalan, media sosial ikut meramaikan aneka informasi baik berupa link dari media massa maupun konten khusus yang didesain untuk menyuguhkan pertarungan antarkandidat.

Surokim Abdusssalam, Pengajar Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura, Kamis (3/8/2017) mengatakan, informasi melalui media sosial kini bahkan jauh lebih masif dan lebih banyak dibandingkan media lainnya.

“Padahal pertarungan di media sosial ini rentan konflik jika tidak diwaspadai. Apa yang terjadi dalam pilkada Jakarta, bisa jadi akan merembet di Jatim jika penyelenggara pemilu tidak mengantispasi efek negatif penggunaan media sosial yang masif, cepat dan tak terkendali dalam kegiatan pemilu ini,” ujarnya.

Menurut dia, kekhawatiran terbesar adalah penggunaan media sosial oleh kelompok-kelompok profesional baik oleh buzzer politik maupun oleh pasukan sosmed yang bergerak khusus karena diorder untuk itu.

Komodifikasi informasi pilkada oleh kelompok ini, kata dia, patut diwaspadai karena sengaja dilakukan dan secara profesional. Mereka sengaja membenturkan berbagai konflik dan kebencian untuk meningkatkan elektabilitas kandidat.

Sementara perangkat aturan terkait penggunaan media sosial dan etika media sosial, selama ini belum cukup mampu mengantisipasi operasi kelompok ini, sehingga perlu solusi dan antisipasi.

“KPU Sebagai leading sector penyelenggara pemilu perlu kembali memformulasikan aturan yang tegas terhadap operasi kelompok profesional ini agar pemilu semakin bermartabat. Jelas orientasi mereka hanya sekadar memenangkan pemilu tanpa sedikitpun berpikir membangun peradaban unggul dan virtue pemilu demokratis. Itu berbahaya” kata peneliti SSC ini.

Sementara itu, berdasar hasil survey SSC periode Juni 2017, masyarakat Jawa Timur tidak menginginkan polarisasi konflik seperti di Jakarta terjadi di Jawa Timur yakni sebanyak 83,4 persen. Sementara 4,2 persen yang menjawab biasa saja dan hanya 2,8 persen menjawab nyaman. Sedangkan sisanya 9,6 persen tidak menjawab.

Adapun alasan pemilih Jawa timur berdasar hasil survei itu karena menciptakan rasa permusuhan antarsesama sebanyak 45,6 persen, merusak persatuan dan kebersamaan sebanyak 38,2 persen, dan membuat saling tidak percaya sebesar 10,8 persen. Adapun yang beralasan rakyat akan menjadi korban sebanyak 5,4 persen.(fik/den)