Hasil Voting PBB Bisa Mendesak Trump Menarik Kebijakannya Soal Yerusalem

Rofi Munawar Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi hasil voting sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menolak keputusan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel, pada hari Kamis (21/12/2017).

Sikap ini semakin menegaskan dukungan 14 anggota atau sebagian besar anggota Dewan Keamanan (DK) PBB yang sebelumnya telah bersidang.

“Sikap penolakan dari sebagian besar anggota PBB menjadi modal penting bagi organisasi dunia tersebut untuk mendesak AS menarik segera kebijakannya. Disisi lain, sikap ini memberikan dukungan diplomatik yang kuat bagi Palestina,” ujar Rofi Munawar di Jakarta, Sabtu (23/12/2017).

Sekadar diketahui, dalam pemungutan suara yang dilakukan Majelis Umum PBB, sebanyak 128 negara memilih setuju atas rancangan resolusi terkait Yerusalem, sedangkan sembilan negara menentang. Dari sembilan negara yang menentang, selain AS dan Israel, ada Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Rofi menjelaskan, negara-negara yang menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel konfigurasinya semakin beragam dan merubah peta politik global, termasuk negara-negara yang selama ini senantiasa mendukung AS secara tradisional seperti Inggris dan Uni Eropa.

“Ada baiknya negara-negara sentral yang memiliki pengaruh kuat segera melakukan langkah-langkah strategis dan implementatif untuk mencegah pemindahan ibukota yang sangat kontroversial tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang mendukung kedaulatan Palestina, harus berperan aktif dalam mencapai tujuan itu,” tegasnya.

Sejauh ini memang belum ada negara yang menempatkan kantor kedutaannya untuk Israel di kota Yerusalem, kota yang memang aecara historis dan ideologis tidak boleh menjadi ibukota Israel. Itulah sebabnya, ketika Donald Trump secara sepihak memutuskan Yerusalem sebagai ibukota Israel, dunia menolaknya.(faz/ipg)