DPR Ingatkan Pemerintah Harus Serius Merespon Deportasi TKI Ilegal di Malaysia

Okky Asokawati anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP menjelaskan,
ribuan TKI Indonesia yang ilegal dan tidak memenuhi dokumen administrasi di Malaysia telah dideportasi sejak awal tahun ini hingga Juli ini oleh otoritas Malaysia. Bahkan ada data yang menyebut, sekitar 1,5 juta pekerja Indonesia di Malaysia yang berpotensi dideportasi dari negeri jiran tersebut.

Menurut Okky, tidak sedikit dari mereka adalah perempuan dan anak-anak balita. Tindakan pemerintah Malaysia ini tidak terlepas dari usainya program rehiring (memberi kesempatan kembali kepada majikan dan pekerja asal Indonesia mengurus kembali izin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Kata dia, langkah pemerintah Indonesia yang mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait upaya deportasi tersebut belum memberi efek komprehensif terhadap persoalan yang menimpa para TKI Indonesia di Malaysia.

“Pemerintah harus serius untuk merespons deportasi para TKI kita di Malaysia itu. Karena deportasi itu akan memberi efek turunan yang tidak kecil bagi para TKI, termasuk bagi pemerintah Indonesia,” ujar Okky dalam pesan singkatnya, Jumat (14/7/2017).

Dia menegaskan, ada sejumlah opsi yang bisa ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah melalui BNP2TKI membuat terobosan dengan membantu para TKI untuk kelengkapan data agar tidak dideportasi dari Malaysia.

“BNP2TKI dapat melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan berbagai instansi terkait lainnya,” kata dia.

Kedua, menurut Okky, momentum dideportasinya para TKI di Malaysia juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menata ulang penempatan TKI di luar negeri khususnya di Malaysia.

“Pemerintah pusat harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tempat asal para TKI yang terkena dampak deportasi untuk mendata para TKI yang dideportasi,” ujarnya.

Okky mengungkapkan, pendataan ini penting untuk memastikan kepulangan para TKI dan untuk monitoring pascadeportasi tersebut.(faz/ipg)