Soekarwo, Gubernur Jawa Timur menilai wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sulit diwujudkan. Proses pilkada secara langsung sudah sangat dinikmati sehingga pengembalian lagi pilkada ke tangan DPRD dipastikan akan ditentang oleh masyarakat.
“Masyarakat sudah menikmati, kan demokrasi kita sudah janji, mereka (masyarakat) ini sudah dijanjikan, kalau dikembalikan lagi kan mereka bisa tersinggung dan marah,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, Jumat (22/4/2016).
Terkait pilkada, Komisi Pemerintahan (A) DPRD Jawa Timur memang sempat mendatangi Komisi II DPR guna memasukkan rencana pengembalian pilkada ke tangan DPRD dalam draf RUU Pilkada yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR.
Sebagai wacana, usulan Komisi A DPRD Jawa Timur sah-sah saja, namun untuk mewujudkannya memang cukup silit karena harus berhadapan dengan masyarakat sebagai pemilih.
“Ada Problem psikologi politik, kita sudah di situ, sudah telanjur bahwa demokrasi itu dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi itu juga ada proses sosial ekonominya, jadi tidak gampang kalau dikembalikan,” ujarnya.
Sekadar diketahui, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota saat ini memang masih di bahas di DPR.
Pembahasan revisi undang-undang pilkada kali ini diwarnai banyak polemik khususnya mengenai pemilihan langsung serta syarat calon baik itu calon yang diusung partai politik maupun dari jalur perseorangan. (fik)