Ruhut Bantah Koalisi Baru PDIP dan KMP Minus PKS

Ruhut Sitompul Juru Bicara Partai Demokrat membantah isu adanya rencana pembentukan koalisi baru antara PDIP dengan beberapa partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) termasuk Partai Demokrat, menyusul retaknya perpecahan yang terjadi di tubuh KMP dan wacana kocok ulang pimpinan DPR.

Partai Demokrat menurut Ruhut tetap pada garisnya untuk tetap berada diluar pemerintahan dan menjadi penyeimbang pemerintahan.

“Saya rasa tidak mungkin PDIP akan bergabung dengan beberapa partai anggota KMP membentuk koalisi baru. Minimal Partai Demokrat tetap akan berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang,” ujar Ruhut saat dihubungi, Kamis (7/1/2016).

Meski kata Ruhut, itu adalah hak PDIP untuk berkoalisi dengan siapapun, namun dia yakin, PDIP tidak akan semudah itu mau bergabung dengan seterusnya di era pemilu presiden lalu.Terlebih PDIP memiliki pengalaman pahit dengan Partai Golkar.

“Saya rasa PDIP juga sudah jera berkoalisi dengan Partai Golkar. Apalagi kalau dikatakan PKS mau gabung. Nggak akan mereka semudah itu menerima. Tapi kalau benar maka saya cuma bisa mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah,” kata dia.

Sebagai salah satu anggota tim sukses Jokowi-JK, Ruhut menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan baik. Jokowi menurutnya tidak membutuhkan dukungan partai politik atau DPR karena rakyat Indonesia berada di belakangnya.

“Yang terjadi kan selama ini partai politik atau DPR tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Jokowi Presiden. Jokowi tidak membutuhkan DPR karena rakyat ada di belakangnya. Jadi tidak perlu dukungan koalisi-koalisi baru,” ujar Ruhut.

Sebelumnya terkait isu reshuffle kabinet dan kocok ulang pimpinan DPR, beredar isu akan adanya pembentukan koalisi baru. KMP minus PKS dikabarkan sepakat membentuk koalisi di DPR karena ketidakpuasan PDIP terhadap KIH terutama pada Partai NasDem dan juga ketikdapuasan KMP terhadap manuver PKS. Koalisi baru di parlemen ini akan mengubah komposisi pimpinan DPR sehingga PDIP akan mendapatkan kursi sebagai pimpinan DPR dan PKS akan kehilangan pimpinan DPR.

Sebagai langkah awal, Menkumham Yasona Laoli pun membatalkan SK terkait kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono dan PPP yang dipimpin Romahurmuzzy. Jika PDIP berhasil mendapatkan kursi pimpinan, maka pengesahan Partai Golkar yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dan PPP yang dipimpin oleh Djan Faridz tinggal menunggu waktu.(faz/dwi/ipg)