Joko Widodo Presiden mengatakan masih ada beberapa isu tentang RUU pilkada serentak yang belum disepakati dan menjadi perdebatan di DPR.
Mengingat pentingnya UU ini, presiden berharap agar beberapa isu krusial dalam RUU Pilkada bisa disepakati dalam waktu dekat ini.
“Sebab, kehadiran RUU ini sudah ditunggu-tunggu untuk menjadi landasan, payung hukum, untuk menjadi panduan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak,” kata presiden pada rapat terbatas (ratas) membahas Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (RUU Pilkada).
Ratas ini berlangsung di kantor presiden komplek Istana Negara Jakarta, Senin, (30/5/2016).
Pada ratas terdahulu, presiden telah menyampaikan bahwa penting bagi pemerintah untuk mengajukan usulan perubahan yang sifatnya permanen dan tidak tambal sulam.
Jangan terjebak dengan kepentingan politik jangka pendek. Harus dipikirkan tujuan-tujuan yang lebih besar, terutama menjaga kualitas proses demokrasi di daerah.
Presiden minta agar diperhatikan betul putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengingat. Jangan sampai membuat UU, setelah disepakati bersama dengan DPR, lalu berubah lagi karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,
Hal ini, akan menyulitkan KPU sebagai penyelenggara pilkada serta akan merugikan kontestan karena tidak ada kepastian aturan main.
Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk berkomunikasi dengan DPR agar isu-isu krusial yang tersisa dapat segera dicarikan kesepakatan dan diputuskan.
“Mengingat semakin mendesaknya waktu proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daeraha (Pilkada ) Serentak gelombang II,” kata presiden.
Menteri Dalam Negeri juga diminta berkomunikasi dengan KPU mengenai perencanaan dan anggaran Pilkada karena tahapan perencanaan program dan anggaran Pilkada sudah dimulai sejak 22 Mei 2016.
Beberapa daerah juga telah menyusun dan menandatangani perjanjian hibah daerah. “Saya minta hal ini betul-betul dikawal dengan baik sehingga Pilkada serentak tahun 2017 bisa berjalan dengan damai, aman dan demokratis”, kata presiden.(jos/iss/ipg)