Politisi PDIP Minta Jokowi Tunda Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Effendi MS Simbolon Politisi Senior PDI Perjuangan, mempertanyakan langkah Joko Widodo Presiden, Jusuf Kalla Wakil Presiden, dan Rini Soemarno Menteri BUMN dalam memutuskan peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari Cina.

Menurutnya, tidak ada satupun alasan yang masuk akal sehingga pemerintah memutuskan untuk memulai pembangunan proyek transportasi itu.

“Kita hanya mau mengingatkan saja kepada triumvirat (tiga orang penguasa), Jokowi, Jusuf Kalla, dan Rini Soemarno untuk menghentikan proyek pembangunan kereta cepat asal Cina ini karena sekarang dan nanti pasti akan menimbulkan masalah,” ujar Effendi di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Karena menurutnya, pembangunan proyek ini dapat menimbulkan masalah. Bahkan, dia berpendapat, KPK bisa saja masuk untuk memeriksa proyek tersebut. Karena itu dia meminta Presiden menunda pelaksanaan proyek tersebut.
‎
Peringatan ini, kata Effendi, harus melihat kasus-kasus yang pernah terjadi. Seperti kasus Bank Century dan juga kasus pembelian bus TransJakarta ketika masih menjabat sebagai gubernur DKI yang menimbulkan masalah.

“Jokowi harus belajar dari kasus-kasus itu. Jangan sampai hal itu diulang lagi dengan kasus kereta cepat,” katanya.

Effendy berpendapat, ada banyak alasan agar pembangunan itu segera dihentikan. Pertama mengenai jarak Jakarta-Bandung yang hanya 142 km dan akan dibangun empat pemberhentian. Menurutnya, ini akan menyebabkan kereta yang memiliki kecepatan maksimum 400 km/jam tersebut tidak bisa bermanfaat secara maksimal.

“Kereta cepat itu sebelum berlari dengan kecepatan maksimum butuh percepatan dan untuk berhenti juga ada perlambatannya. Tidak mungkin kereta itu bisa dipicu dengan kecepatan maksimal jika pemberhentiannya terlalu banyak. Jadi untuk apa membangun kereta api cepat?” ujarnya.

Alasan pembangunan kereta cepat yang tidak memberatkan negara karena tidak menggunakan APBN, kata Effendi, merupakan alasan yang bodoh. Sebab menurutnya, BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara, tetap terlibat dalam pembangunan proyek ini.

“Dari sisi keuangan kita seperti gampang dibodohi dengan alasan tidak menggunakan APBN, Iya betul, tapi kan BUMN ikut serta dan BUMN punya negara. Sehingga kalau BUMN ikut membiayai, ya negara ikut membiayai dan menanggung bebannya,” ujar Effendi.

Selain itu, Effendi juga mengatakan, pembangunan kereta cepat ini sifatnya terpusat di Jawa (Jawa Centris). Padahal menurutnya, masih banyak infrastrukur yang dibutuhkan di daerah-daerah lain yang tentunya akan lebih efektif mendukung pembangunan.

“Ini tidak sejalan dengan ide dan rencana pembanguna infrakstruktur di tanah air dan pembangunan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pembangunan hanya terpusat di Jawa,” kata pria yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR Ri ini.

Pembangunan kereta cepat ini menurutnya hanya akan dinikmati oleh segelintir orang. Rakyat, menurutnya, sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat.

Sama halnya dengan reklamasi pembuatan pantai di Teluk Jakarta. Menurutnya, yang menikmati proyek itu, kata Effendi, orangnya itu-itu saja. Menurutnya, para developerlah, yang punya kepentingan mengembangkan wilayah antara Jakarta dan Bandung, yang akan mendapatkan keuntungan luar biasa. Sebab nilai tanah akan melonjak

“Betul ini bisa memicu pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang semu karena yang menikmati cuma segelintir,” ujarnya.

Dia juga berpendapat, pembangunan proyek kereta cepat ini tidak transparan. Masyarakat, kata Effendi, seharusnya mendapatkan pemaparan lebih jauh mengenai proyek ini. Jokowi sebagai presiden, kata Effendi, tidak mempelajari dengan baik dan detail persoalan yang ada didalam pembangunan ini.

“Justru saya melihat presiden tidak memiliki tipikal untuk mempelajari detail hal ikhwal mengenai fungsi kereta cepat. Banyak masalah, seperti analisa dampak lingkungan dan juga TNI AU yang tidak ingin wilayah halim dilewati jalur kereta cepat ini. Resistensi terlalu banyak,” katanya.

Padahal, menurutnya, jalur tol Jakarta-Bandung saat ini terbebani dengan banyaknya truk yang melintas di tol yang berasal dari kawasan Industri di seputar Bekasi, Karawang dan Cikarang menuju pelabuhan Tanjung Priok. Kereta cepat, menurutnya tidak bisa menjadi solusi atas masalah ini.

“Dari dulu sudah diusulkan pembangunan kereta barang dari berbagai kawasan Industri di sekitar Cikarang, Cikampeng, Karawang dan Bekasi agar truk-truk yang memuat hasil produksi dari kawasan industri itu tidak membebani jalan tol dan akan lebih baik buat pengembangan kawasan industri. Tidak menjalankan yang lebih dibutuhkan, malah membangun kereta cepat,” ujarnya heran.(faz/den/fik)