Pers Jangan Jadi Alat Propaganda Pemilik Modal dan Penguasa

Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI mengatakan, insan pers memiliki peran sekaligus tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. Salah satu ciri penting demokrasi adalah ruang kebebasan pers.

“Kita juga memerlukan pers yang bertanggung jawab atas apa yang disiarkan di ranah publik ini,” ujar Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Menurut Fadli, sejak masa kemerdekaan, pers berperan besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kesadaran nasional dipupuk, pikiran untuk merdeka disebarkan.

Kata dia, tingkat konsumsi masyarakat terhadap media sangat tinggi. Apa yang pers suguhkan mempengaruhi pola fikir dan perilaku masyarakat. Harus ada spirit edukasi. Jangan sampai program media terlalu dominan dibentuk oleh kepentingan pragmatis.

“Di tengah iklim pers yang semakin terbuka, tantangan pers saat ini adalah bagaimana menghadirkan berita yang obyektif seperti cover both sides dan tak menjadi alat propaganda kepentingan pemilik. Pers seharusnya bebas dari pengaruh kelompok apalagi kekuasaan. Pers jangan sampai kehilangan obyektivitas karena dimiliki pengusaha yang punya afiliasi politik dan kekuasaan. Kita membutuhkan kepemimpinan pers yang berani dan berintegritas seperti Mochtar Lubis. Karena pers adalah wadah perjuangan menegakkan kebenaran,” ujar dia.

Tantangan lain, kata Fadli, adalah perkembangan teknologi digital. Transformasi dari media cetak ke online masih berlangsung. Belum lagi media sosial yang melibatkan publik menjadi subyek dan obyek. Kehadiran pers resmi dan konvensional dihadapkan pada tantangan media sosial yang melibatkan interaksi supercepat, tanpa jarak dan waktu. Karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan pers yang demokratis dan tidak oligarkis.

“Harapan kita agar insan pers dapat semakin profesional. Sebab, negara maju pasti ditopang pers yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujar Fadli.(faz/iss/ipg)