PDIP Kebanjiran Surat Penolakan Ahok Sebagai Calon Gubernur

PDI Perjuangan yang menjadi kunci Pilkada DKI 2017 kebanjiran surat penolakan terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

PDIP yang memiliki semangat perjuangan membela wong cilik, diminta tidak mencalonkan Ahok dalam Pilkada DKI mendatang.

Pertimbangannya, Ahok tidak mencerminkan sosok pemimpin yang membela wong cilik yang selama ini menjadi dasar perjuangan politik PDIP.

Surat yang dikirim komunitas warga DKI mencontohkan, rumah-rumah yang digusur Ahok untuk dijadikan mall dan apartemen mewah berasal dari perkampungan wong cilik, notabene sebagian besar anggota PDIP.

Menanggapi surat penolakan itu, Hasto Kristanto Sekjen DPP PDI Perjuangan, mengatakan surat itu akan menjadi masukan sebelum PDIP memutuskan calon yang akan diusung PDIP.

Mencermati isi surat dan pernyataan sikap warga DKI yang intinya mendesak PDI tidak mencalonkan Ahok, Hasto mengatakan kewenangan ada pada ketua umum setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

Bambang DH Ketua DPD PDIP DKI enggan berkomentar Calon Gubernur DKI yang bakal didukung PDIP. “Ada saat yang baik untuk mengumumkan,” kata mantan Walikota Surabaya itu.

Basuki Tjahaya Purnama calon petahana yang didukung Golkar, Nasdem dan Hanura secara terpisah mengatakan, dirinya diperlakukan tidak adil.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengganjal dirinya agar tidak ikut Pilkada.

Saat dirinya mengajukan yudisial review tentang cuti bagi calon petani, DPR dan pemerintah dinilai telah membuat kesepakat jahat yang mengharuskan calon petahana cuti pada masa kampanye.

Ahok beranggapan Mendagri tidak bisa memaksa dirinya untuk cuti. Karena itu DPR dan pemerintah memutuskan, calon petahana harus cuti pada masa kampanye. Bila tidak akan didiskualifikasi sebagai calon. Ini menurut Ahok tidak fair. (jos/dwi)