Intoleransi Belakangan Ini Akibat Kesenjangan Ekonomi

Zulkifli Hasan Ketua MPR RI menyadari jika saat ini mulai terjadi pemudaran dan penurunan terhadap toleransi, musyawarah mufakat sudah ditinggalkan, tidak lagi menghargai satu sama lain, emosional, mudah marah, bakar rumah ibadah, dan mudah konflik akibat masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Menurut Zukifli, semua intinya karena kesenjangan ekonomi. Karena itu perlu haluan negara semacam Garis-Garis Haluan Negara (GBHN).

“Intoleransi yang terjadi belakangan ini akibat kesenjangan ekonomi. Dimana dalam Pilkada seorang calon kepala daerah harus diback up para pemodal, pengusaha, atau bandar. Sehingga ketika sukses menjadi kepala daerah, tak lagi ngurusi kesejahteraan rakyat,” ujar Zulkifli saat menerima Korpri (Korp Pegawai Republik Indonesia) di Gedung MPR RI Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Menurut Zulkifli, sepuluh fraksi MPR RI sudah sepakat dengan haluan negara tersebut, sehingga kalau itu dilakukan, maka masa berlakunya untuk MPR RI periode ke depan, bukan sekarang.

“Sebab, kalau berlaku sekarang khawatir akan menimbulkan konflik of interest, konflik kepentingan,” kata dia.

Haluan negara itu penting kata Zulkifli, karena dengan otonomi daerah saat ini implementasinya justru melebihi negara federal. Karena, banyak kepala daerah yang tidak mematahui dan tunduk kepada pemerintah pusat, karena merasa bukan bagian dari pusat, dan mereka mengklaim telah dipilih langsung oleh rakyat. ‎Wilayahnya pun dianggap miliknya sendiri.

“Ini yang tidak boleh terjadi, maka diperlukan haluan negara,” kata Zulkifli.

Bahkan hanya modal sebagai tim sukses Pilkada, seorang sarjana agama bisa menjadi kepala dinas pertambangan di daerahnya, dan sebagainya.

“Kalau rencana pembangunan jangka panjang kita sepakat, tapi kalau haluan negara ini lebih pada ideologi bahwa pembangunan itu harus dijiwai nilai-nilai Pancasila. Baik ekonomi, sosial politik, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain,” ujar dia.

Zulkifli mengatakan jika dirinya sudah keliling ke seluruh Indonesia. Dia memposting di twitter-nya soal antara PNS dan birokrasi,TNI, dan Polri bahwa itu yang dimaksud bahwa semua profesi itu mulia sesuai dengan bidangmya masing-masing.

“Kalau kerja politik maka ukuranmya popularitas, elektabilitas dan menyerap aspirasi rakyat. Untuk itu mereka ini harus datang ke daerah pemilihannya. Jadi, politisi ini jam kerjanya tidak teratur. Beda dengan PNS, TNI dan Polri yang masing-masing mempunyai ritme kerja sendiri. Tapi semua sama-sama mulia,” kata dia.(faz/iss/ipg)