Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan membuat Anugerah Demokrasi, untuk meningkatkan keikutsertaan warga, dalam Pilkada 2017.
Nantinya, kelurahan yang keikutsertaan warganya paling tinggi, dan berlangsung aman, akan mendapat penghargaan itu.
“Kami punya gagasan spontan membuat penghargaan Anugerah Demokrasi, buat kelurahan yang partisipasi masyarakatnya dalam Pilkada paling tinggi,” kata Soni Sumarsono Pelaksana Tugas Gubernur DKI, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (28/10/2016).
Ada tiga indikator untuk menentukan daerah yang berhak mendapatkan Anugerah Demokrasi. Pertama, persentase warga yang ikut Pilkada memang tinggi, dan yang kedua berlangsung aman dan nyaman.
“Indikator ketiga, laporan kasus yang diterima Bawaslu sedikit, atau bahkan nihil,” imbuhnya.
Sumarsono menambahkan, penghargaan yang diberikan Pemprov DKI, minimal berbentuk sertifikat. Sedangkan yang memberikan penilaian adalah KPU dan Bawaslu DKI Jakarta
“Intinya, mari kita menghargai hasil kinerja. Minimal masyarakat kita hargai dan berikan pengakuan karena sudah berpartisipasi dengan baik dalam proses demokrasi,” katanya.
Sekadar diketahui, target rata-rata keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada serentak 2017 secara nasional adalah, 77 persen.
Sedangkan KPU DKI Jakarta menargetkan 72 persen. Sumarno Ketua KPU DKI mengatakan, target itu cukup realistis.
Sampai sekarang, KPU DKI mencatat ada 7 juta lebih penduduk potensi pemilih di Jakarta. Dari jumlah tersebut, 400 ribu di antaranya adalah pemilih pemula. (rid/dwi/ipg)