Etika, Etiket dan Moralitas Pejabat Publik Memprihatinkan

Bachtiar Aly Ketua fraksi Partai NasDem MPR RI menegaskan jika etika, etiket, dan moralitas pejabat publik saat ini dari pusat sampai daerah memang meprihatinkan. Ini karena sering tidak sesuai antara ucapan dan tindakan, sehingga lebih banyak melakukan pencitraan, tapi mengabaikan amanat rakyat, amanah publik.

Padahal, tugas pokok dan fungsi terkait perilaku pejabat publik tersebut sejalan dengan misi dan visi pemerintah dan sudah dituangkan dalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001, tentang etika kehidupan berbangsa.

“Etika pejabat publik itu sejalan dengan visi dan misi pemerintah, seperti jujur, berintegritas, adil, demokratis, tidak boleh berbicara yang bukan pada bidangnya, disiplin, tepat waktu, transparan, bertanggungjawab, malu berbuat salah apalagi korupsi, berkomunikasi dengan baik, jangan memberi laporan asal atasan senang, dan sebagainya. Itu sudah tertulis di TAP MPR RI dan visi, misi pemeirntah,” ujar Bachtiar Aly dalam dialog kebangsaan “Etika Pejabat Publik” di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (17/10/2016).

Karena itu kata Bachtiar, pasca reformasi ini banyak politikus tapi kurang negarawan. Sehingga lebih banyak melakukan pencitraan diri hanya untuk popularitas, namun mengabaikan amanah rakyat.

“Celakanya pejabat hasil reformasi ini masih terbawa dendam masa lalu. Menghalalkan segala cara untuk memperoleh jabatan, maka banyak pejabat yang sakit bahkan gila (Schizoprenia), lupa diri dan sebagainya. Ini memperkuat jika pemimpin kita saat ini miskin jiwa dan rakyat miskin harta, maka faktanya seperti sekarang ini,” kata dia.

Sementara di tempat yang sama, menurut Hamdi Muluk psikolog UI, yang namanya publik itu harus menjadikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya (respublik), bukan resprivata (menadahulukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan). Dan, tiga hal yang harus diperhatikan diantaranya nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keterbukaan sebagai basis universal yang pada prinsipnya harus dilaksanakan atau disebut sebagai (public accountability atau responsibility), yang menjadi hal-ikhwal terkait urusan publik.

Standar etiket dan etika (subtansial filsafat moralitas), kelakuan, nilai tentang baik buruk dalam konteks publik untuk kepentingan publik didahulukan mengorbankan etiket (gerak-gerik, gaya, ucapan, tata karma, relative perlakuan di depan umum, pergaulan dan sebagainya).

Tapi, kata dia, kalau etika, tetap mengedepankan orang banyak, tidak tergantung ada banyak orang atau tidak, karena sudah menjadi karakter. Idealnya etiket dan etika berjalan sama.

Moralitas itu kebiasaan, adat-istiadat yang baik (good morality), sedangkan kebiasaan yang buruk (bad morality), intinya terdiri dari sekumpulan asas, prinsip nilai-nilai yang baik dan buruk. Sedangkan moralitas yang menjadi acuan perilaku, apakah baik, pantas, nilai-nilai yang baik untuk publik? Karena itu, ada etika dosen, guru, wartawan, dokter, mana yang boleh dan mana yang dilarang dan seterusnya.

Di atas kertas, menurut Hamdi, semua etika pejabat publik itu sudah ada. Kalau tidak mengerti berarti tidak siap menjadi pejabat publik. Kesadaran etik, apakah punya kesadaran etik ketika sedang mengemban amanat publik?‎

“Kalau sadar, maka kepemimpinanya pasti memprioritaskan kepentingan publik, dan amanah publik itu harus dipertanggungjawabkan. Seperti DPR yang dipilih oleh publik, digaji publik (pajak rakyat), dan bertanggungjawab kepada public,” kata Hamdi.

“Kalau tidak kompeten ditolak. Tapi masih banyak yang terpilih karena ada serangan fajar. Padahal, kalau tidak berintegritas ujung-ujungnya tidak akan bertanggungjawab kepada rakyat,” kata dia.

Karena itu selama bekerja apa yang bisa dipertangunggjawabkan?

“Apa sudah mengurus kebutuhan publik? Seperti infrastruktur, transportasi, rumah sakit, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Karena itu jujur dan santun tidak cukup, tanpa accountability. Kalau pegang etika public pasti semua dijalankan, transparan agar tak ada udang di balik batu,” ujar Hamdi.(faz/iss)