DPR Mencium Ada Adu Domba di Aksi Damai 4 November

Bambang Soesatyo Ketua Komisi III atau Komisi Hukum DPR RI mengatakan, jelang 4 November sebaiknya seluruh jajaran keamanan tidak melakukan suatu tindakan yang berlebihan dalam merespon rencana aksi damai. Apalagi dengan menyebar berbagai ancaman. Justru kita semua harus bersikap bijak namun tetap waspada.

“Saya mencium ada upaya untuk mengadu domba Polri dengan elemen masyarakat tertentu. Upaya itu terbaca dari beredarnya dua hoax atau berita bohong dalam rentang waktu yang begitu pendek dan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu pula,” ujar Bambang dalam pesan singkat kepada suarasurabaya.net, Senin (31/10/2016).

Karena itu, kata dia, seluruh jajaran Polri harus meningkatkan kewaspadaan dan merespons dengan cepat setiap hoax untuk memberi kepastian kepada masyarakat.

Menurut Bambang, setelah hoax pasca aksi damai yang digelar pada Jumat (14/10/2016), Sabtu (29/10/2016) kemarin, beredar lagi surat telegram palsu yang memuat seakan-akan adanya perintah Kapolri kepada 17 Kapolda.

“Hoax yang disebar Sabtu kemarin memuat perintah kapolri kepada para Kapolda untuk menggeser personel Brimob di berbagai daerah guna mengamankan aksi damai pada 4 November 2016 nanti,” kata dia.

Sekadar diketahui, pada Jumat (4/11/2016) mendatang, sejumlah organisasi kemasyarakatan berencana melakukan aksi damai di depan Istana Negara guna menyikapi dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sedangkan hoax pasca aksi damai pada Jumat (14/10/2016) memuat 14 poin pengarahan Kapolri terkait pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Ada poin yang sangat berbahaya dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan ketika dikatakan bahwa Kapolri telah memerintahkan jajarannya untuk memeriksa Amien Rais politisi senior.

“Kedua hoax itu memang telah dibantah Mabes Polri. Tetapi institusi Polri harus mewaspadai dan bijaksana menyikapi dua berita bohong itu. Kedua hoax itu menunjukan niat mengadudomba Polri dengan elemen masyarakat tertentu,” ujar Bambang.

Demi terjaganya kondusifitas di ruang publik, kata Bambang, Polri harus cepat dan sigap merespons hoax seperti itu. Dalam menindak pelakunya, Polri pun harus bijaksana demi terjaganya keyakinan publik akan kemampuan Polri mengelola keamanan dan ketertiban umum.(faz/iss/ipg)