DKPP Berhentikan 19 Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan sebanyak 19 penyelenggara Pemilu, Selasa (1/3/2016).

Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 25 putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Selaku ketua majelis adalah Jimly Asshiddiqie dan anggota masing-masing Nur Hidayat Sardini, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait, Ida Budhiati dan Endang Wihdatiningtyas.

Berikut daftar penyelenggara Pemilu yang diputus hari ini:
Panwas Maluku Barat Daya (Maluku), KPU Maluku Barat Daya (Maluku), KPU Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), KPU dan Panwas Halmahera Selatan (Maluku Utara), KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, KPU dan Panwas Halmahera Timur (Maluku Utara), KPU dan Panwas Kaimana (Papua Barat), KPU Kota Pekalongan (Jawa Tengah), Panwas Kab. Sragen (Jawa Tengah), KPU Fakfak (Papua Barat).

Penyelenggara Pemilu lainnya; KPU dan Panwas Teluk Bintuni (Papua Barat), Panwas Mamuju Utara (Sulawesi Barat), KPU Situbondo (Jawa Timur), KPU dan Panwas Keerom (Papua), KPU Waropen (Papua), KPU Muko-muko (Bengkulu), Panwas Labuhan Batu Utara (Sumatera Utara), PPK Lolomatua, Siduaori, Susua, Teluk Dalam, KPU dan Panwas Nias Selatan (Sumatera Utara).

Kemudian, KPU dan Panwas Lombok Tengah (NTB), KPU dan Panwas Poso (Sulawesi Tengah), Panwascam Pulau Gorom, KPU dan Panwas Seram Bagian Timur (Maluku), Panwas Palalawan (Riau), Panwas Rokan Hilir (Riau), KPU Manggarai (Nusa Tenggara Timur), KPU dan Panwas Kaimana, dan KPU Papua Barat (Papua Barat).

Pada kesempatan tersebut, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 50 penyelenggara Pemilu. Sedangkan kepada 102 penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baiknya.

Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa DKPP telah banyak memberhentikan penyelenggara Pemilu dari sejak DKPP terbentuk, tahun 2012, jumlahnya 358.

“Tapi jumlah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi jauh lebih banyak, jumlahnya 1.582 orang,” kata dia saat memimpin sidang.(faz/ipg)