Amnesty Din Minimi Jangan Jadi Komoditas Politik

Effendi Simbolon Anggota Komisi I DPR RI FPDIP menegaskan bahwa DPR mengapresiasi langkah Sutiyoso Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) terkait amnesty yang akan diberikan kepada Din Minimi pemberontak di Aceh.

Hanya saja, semua harus mempertimbangkan korban, khususnya dari TNI, Polri, dan masyarakat yang mendukung NKRI, sehingga pemerintah ini tidak mudah dalam memberikan pengampunan tersebut.

“Saya apresiasi langkah Pak Sutisyoso sebagai Kepala BIN untuk amnesty ini dan sebagainya yang cenderung seperti Bonek. Saya salut. Hanya saja perlu mempertimbangkan korban jiwa khususnya dari TNI, Polri, dan masyarakat yang mendukung NKRI,” ujar Effendi dalam dialektika demokrasi dengan tema “Amnesty langkah tepat rekonsiliasi nasional?” di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Artinya kejahatan pemberontak yang sadis itu tetap harus diproses hokum, diganjar sesuai kejahatannya.

“Kalau semua diberi amnesty, lalu akan menjadi apa negara ini? Ini kan, karena negara ini negara kekuasaan, politik dan bukan negara hukum. Negara harus menghitung daya juang TNI, Polri dan masyarakat,” kata dia.

Effendi meminta amnesty ini jangan dijadikan komoditas politik oleh pemerintah, mengingat banyak kelompok pemberontak ini di Indonesia.

“Tak ada yang salah dengan pemberian amnesty tersebut, tapi kenapa lama? Itu berarti Jokowi Presiden ragu untuk mengambil memutuskan. Sama dengan pemberontak di Papua, karena konsekuensi amnesty itu mengakui kesalahannya,” kata Effendi.

Dia menyatakan tidak tahu kemana arah bangsa ini. Kabinet saja kata dia, daur ulang. Padahal, yang namanya daur ulang itu tak akan lebih baik, dan sebaliknya bisa terpuruk.

“Masa lupa dengan skandal bank century?” ujar dia mempertanyakan.(faz/rst)