Reshuffle Kabinet Kerja yang diumumkan Joko Widodo (Jokowi) Presiden, Rabu (12/8/2015) kental Nuansa kompromi. Muncul kesan, presiden setengah hati melakukannya, karena sudah tidak tahan lagi dengan desakan dan tekanan dari berbagai unsur kekuatan pendukungnya.
Demikian ditegaskan Bambang Soesatyo anggota komisi III DPR RI yang juga Bendahara Umum Partai Golkar (Munas Bali), Kamis (13/8/2015).
“Reshuffle kabinet yang kompromistis itu terlihat pada pergantian dari Andi Widjajanto ke Pramono Anung Sekretaris Kabinet, dan pergantian dari Adrinof Chaniago ke Sofyan Djalil Menteri PPN/kepala Bappenas, Andi dan Adrinof yang dikenal sebagai orang dekat dan sosok kepercayaan Jokowi sepertinya diminta mengalah,” ujar Bambang yang beberapa waktu lalu sempat disebut Jokowi sebagai orang yang paling pedas mengkritiknya.
Dengan kompromi itu, lanjutnya, Jokowi Presiden berharap tidak ada lagi rongrongan dari berbagai unsur kekuatan pendukungnya. Dengan Pramono Anung menjabat Sekretaris Kabinet, presiden berharap kader-kader PDIP berhenti menekannya.
Bisa dimaklumi kalau presiden setengah hati melakukan perombakan itu, karena masa bhakti Kabinet Kerja baru berjalan 10 bulan. Reshuffle kemarin otomatis merusak citra presiden, karena akan muncul anggapan bahwa dia telah melakukan kesalahan memilih figur menteri pada awal pembentukan kabinet kerja.
“Kendati begitu, saya ingin memberi perhatian khusus pada perubahan di tim ekonomi kabinet menyusul pergantian Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan. Perekonomian global saat ini diwarnai dengan perang valuta yang disulut oleh China dan Amerika Serikat (AS). China mendevaluasi Yuan sebesar 2 persen untuk menggenjot ekspor. Prospek ekspor Indonesia menjadi makin suram,” paparnya.
Sedangkan perekonomian dalam negeri, kata Bambang, diwarnai dengan isu kelangkaan dan tingginya harga daging sapi akibat ulah spekulan. Setelah daging sapi, bukan tidak mungkin akan muncul masalah pada komoditi kebutuhan pokok lainnya.
Karena itu, Bambang yang juga wakil ketua umum Kadin ini mengimbau para menteri ekonomi untuk mewaspadai dan merespons masalah-masalah itu dengan strategi dan kebijakan yang tepat.(faz/ipg)