Presiden Minta MKD Dengarkan Suara Publik

Joko Widodo Presiden minta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mendengarkan suara publik dalam mengambil keputusan soal dugaan pencatutan namanya dalam pertemuan membahas perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

“Dengarkan suara publik, dengarkan masyarakat,” kata presiden kepada wartawan usai acara Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Presiden juga mengungkapkan bahwa dia selalu memantau sidang MKD tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto Ketua DPR dalam pertemuan membahas kontrak karya PT Freeport Indonesia.

“Selalu saya ikuti. Saya ingin agar MKD melihat fakta yang ada. Lihat faktanya,” katanya seperti dilansir Antara.

Sudirman Said Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 16 November 2015 melaporkan anggota DPR yang mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan proyek PT Freeport Indonesia ke MKD.

Menurut dia, pada pertemuan ketiga yang dilakukan pada 8 Juni 2015 di salah satu hotel di kawasan SCBD Jakarta anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian terkait kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta perusahaan tambang itu memberikan saham yang katanya akan diberikan kepada presiden dan wakil presiden.

MKD sejak 2 Desember menggelar persidangan untuk membuktikan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR dan telah memeriksa Menteri ESDM, Maroef Sjamsuddin Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Setya Novanto, dan Luhut Pandjaitan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.(ant/iss)