Presiden Harus Bisa Kendalikan Konflik KPK-Polri

Pramono Anung mantan sekjen PDI Perjuangan menyatakan prihatin soal calon Kapolri yang menimbulkan ketegangan di lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Kejadian ini sebenarnya bisa diminimalisir agar tidak bias kemana mana. Kalau Joko Widodo Presiden Republik Indonesia selaku pemegang hak prerogatif bisa bertindak tegas, kasus ini tidak akan kemana-mana.

“Ini persoalan kenegaraan, Presiden sebagai kepala negara bisa menggunakan instrumen untuk cari masukan yang benar. Seperti saat SBY ketika ada persoalan, lembaga tinggi negara berkumpul untuk mencari solusi,” kata Pramono Agung kepada wartawan Sabtu (8/2/2015).

“Ada baiknya kalau Presiden mendengarkan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA) yang adalah lembaga-lembaga resmi negara yang mereka juga paham semua peraturan perundangan yang ada. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sebagainya,” tuturnya.

Pimpinan lembaga negara dianggap Pramono lebih berkompeten untuk memberikan solusi kepada Jokowi. Daripada tim 9 tidak punya dasar dan dipertanyakan independensinya.

Secara terpisah Puan Maharani Wakil Sekjen DPP PDI perjuangan non aktif menegaskan, partai yang diketuai ibunya belum mengeluarkan sikap soal calon Kapolri.

PDI masih berpatokan pada putusan politik DPR RI yang menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri seperti yang diusulkan Jokowi.

Kata Puan, kalau sekarang ada perubahan politik menyusul penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka oleh KPK, PDI mengembalikan persoalan ini kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

PDI belum bisa menjelaskan menerima atau menolak keputusan presiden, karena belum tahu apa keputusannya.

“Presiden kan janji soal calon Kapolri akan diputuskan setelah kepulangannya dari lawatan ke LN pekan besok. Kita tunggu saja,” kata Puan maharani di Kantor Menko pembangunan manusia dan kebudayaan Minggu (8/2/2015).

Sementara Rafly Harun Pakar Hukum Tata Negara melihat begitu kuatnya desakan publik kepada presiden agar tidak mengangkat pejabat negara yang berstatus tersangka. Dirinya berkeyakinan 99,9 persen Presiden tidak akan melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri

“Jokowi lebih baik menampar muka sendiri daripada menyakiti hati rakyat,” kata Refly Harun. (jos/dop/rst)