Pimpinan DPR Resmikan Alun-Alun Demokrasi

Pembangunan Partisipasi Publik berupa Alun-Alun Demokrasi ini berada di area Parkir Jantung Sehat gedung DPR RI atau tempat Futsal, Kamis (21/5/2015).

Fahri Hamzah wakil ketua DPR yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR mengatakan, pembangunan alun-alun ini sangat penting bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.

Alasan pembangunan, karena selama ini masyarakat tidak memiliki ruang-ruang khusus untuk melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa.

“Selama ini aksi demo digelar di ruang-ruang publik yang akhirnya mengganggu kenyamanan. Kalau di sini orang berdemo, kita juga bisa langsung mendengarnya. Jadi rakyat dengan DPR akan semakin dekat,” kata Fahri.

Dia menjelaskan, jika “halaman” yang disediakan sebagai alun-alun Demokrasi, total luasnya mencapai 20 hektar. Areal seluas ini, sudah nyaris tidak ditemukan di Ibu kota, karena telah dijejali hutan beton.

” Luas areal ini mencapai 20 hektar, sampai dengan taman ria disana, termasuk kolamnya. Nach ini, sudah cukup untuk memberikan ruang bagi publik, untuk menyampaikan aspirasinya ke gedung wakil rakyat ini. Tanpa harus memblokir jalan raya dan jalan tol di depan gedung Parlemen, yang berakhibat mengganggu kepentingan pengguna jalan,” tegasnya.

Meski demikian Fahri mengakui, jika pembangunan alun-alun demokrasi ini bukan hal baru, melainkan hanya meneruskan apa yang sudah digagas oleh Soekarno Presiden RI pertama yang juga seorang arsitek, telah jauh-jauh hari mengkonsep hal ini.

“Yaitu tersedianya semacam alun-alun atau area terbuka bagi publik, untuk menyalurkan aspirasinya, atas persoalan yang dihadapi bangsa. Dan ini sesungguhnya bukan hal baru. Sebab master pembangunan konpleks Parlemen sudah dibuat sejak Pak Karno,” paparnya.

Oleh karena itu, Fahri meminta dukungan publik atas pembangunan alun-alun demokrasi ini. Terlebih lembaga DPR, adalah yang paling transparan, dibandingkan Kementerian/Lembaga di Pemerintahan. Sebab, DPR sebelum meluncurkan kegiatan, pasti lebih dulu melibatkan partisipasi publik, untuk diminta masukannya.

“Puji dong, dewan kan sudah buka halamannya. Jangan hanya di caci maki terus. Dan DPR ini lembaga yang paling terbuka, dibandingkan Kementerian /Lembaga di Pemerintahan. Karena sebelum launching kegiatan, DPR lebih dulu uji publik, dan meminta masukan. Tidak seperti di Kementerian/Lembaga di Pemerintah, yang langsung resmikan, tanpa ada sosialisasi ke masyarakat dulu,” tegasnya. (faz/dop)