Pemerintah diminta segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menentramkan dan menertibkan warga di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, pasca pembakaran rumah ibadah.
Langkah-langkah itu diperlukan agar isu SARA terkait kejadian bisa disingkirkan. Demikian disampaikan Saleh Partaonan Daulay Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Dapil Sumut II.
“Di tengah suasana seperti ini, pemerintah tidak boleh sedikitpun lengah. Apalagi, isu-isu SARA seperti ini sangat efektif untuk menyulut konflik berkepanjangan,” ujar Saleh di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Di mengatakan, aparat keamanan perlu menelusuri duduk persoalan sesungguhnya dibalik kasus itu. Dengan begitu, pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan antara kelompok-kelompok yang bersengketa. Semestinya, setiap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan dialog. Sejalan dengan itu, aturan hukum yang berlaku harus ditegakkan secara konsisten.
“Negara mesti hadir sebagai perekat kohesivitas sosial. Karena itu, dalam menangani kasus-kasus seperti ini perlu keseriusan dan kehati-hatian,” paparnya.
Menurut Sallleh, aturan perizinan pendirian rumah ibadah sudah ada aturannya. Semua pihak diharapkan mengikuti aturan tersebut. Jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, semestinya tidak ada hal yang sulit.
“Itulah yang perlu dicermati secara baik. Kalau tidak memenuhi syarat, warga tidak boleh memaksakan. Sebaliknya, jika memenuhi syarat, pemerintah harus memberikan izin. Karena itu, aturan tentang pendirian rumah ibadah itulah yang perlu ditegakkan,” katanya.(faz/iss/
NOW ON AIR SSFM 100
