Komisi Perekonomian DPRD Jawa Timur menilai kelangkaan pupuk yang terjadi akibat pemerintah salah dalam menata subsidi. Apalagi, subsidi pupuk ternyata masih minim sehingga menjadikan pupuk bersubsidi diburu petani.
“Pemerintah saya kira salah dalam menghitung subsidi, akibatnya pupuk subsidi yang sedikit itu langka dan bahkan menghilang,” kata Subianto, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Selasa (10/3/2015).
Menurut dia, alokasi subsidi pupuk dari pemerintah hanya 9,5 juta ton untuk seluruh Indonesia, padahal kebutuhan riil RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebesar 14 juta ton. Artinya jatah subsidi pupuk kurang sekitar 4,5 juta ton.
Di Jawa Timur sendiri, kebutuhan pupuk subsidi mencapai 3 juta ton. Padahal subsidi yang diberikan hanya 2,655 juta ton, sehingga masih kurang sekitar 445 ribu ton.
“Jatah untuk Jatim tak berimbang dengan kebutuhan, sehingga pupuk selalu langka. Apalagi, pupuk sering kali disalahgunakan dengan menjualnya seharga tanpa subsidi,” kata dia.
Untuk menjamin agar pupuk tak langka, kata dia, pemerintah harus menambah subsidi minimal 1,5 kali sehingga pupuk bersubsidi menjadi melimpah yang ujungnya tidak akan lagi terjadi kelangkaan pupuk.
“Tanah di Jatim ini tingkat kesuburannya berkurang, sehingga kebutuhan pupuk memang harus diperbanyak. Untuk itu pemerintah perlu menambah alokasi subsidi pupuk, jika tidak maka permasalahan pupuk akan terus terjadi,” ujarnya.
Masalah pupuk, kata politisi asal Kediri ini, juga akibat tidak adanya regulasi yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) bagi pupuk non subsidi.
Selain itu, pembagian jatah subsidi ternyata juga tak diatur. Akibatnya, pembagian pupuk diantara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya tidak sama dan tidak ada patokan yang jelas.
“Harusnya ada data tiap desa kecamatan berapa kebutuhan pupuknya, tapi ini tidak jelas pembagiannya seperti apa sehingga petani di daerah terpencil seringkali tak mendapatkan jatah subsidi,” kata dia.
Sementara itu, Agus Maimun, anggota komisi Perekonomian DPRD Jawa Timur lainnya mengatakan, pemerintah juga harus memperbanyak bantuan peralatan pembuat pupuk organik. Dengan adanya alat ini, maka kurangnya subsidi pupuk bisa disiasati karena petani mampu memproduksi pupuk secara mandiri.
Sayangnya, hingga kini bantuan peralatan pembuat pupuk organik masih minim. “Selain itu juga tak ada skema yang jelas pembagian alatnya. Di sentra-sentra beras misalnya, alat pembuat pupuk harusnya diperbanyak,” ujarnya. (fik/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
