Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Wali Kota Surabaya 2015 meminta anggaran pengawasan pemilu ditambah Rp4 miliar. Bila tidak, Panwaslih mengancam tidak akan mengawasi Pilwali 2015.
Wahyu Haryadi Ketua Panwaslih Wali Kota Surabaya mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pengawasan Pilwali minimum yaitu sebesar Rp9,8 miliar. Jumlah ini seperti yang diajukan pada masa anggaran 2014.
“Jadi begini, kami (Panwaslih, red) mengajukan 13,2 miliar rupiah. Setelah kami revisi menjadi 9,8 miliar. Itu lho yang disetujui cuma berapa,” ujarnya kepada wartawan usai dengar pendapat dengan DPRD Kota Surabaya, Senin (18/5/2015).
Berdasarkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), anggaran untuk Panwaslih yang telah disetujui dan ditandatangani oleh tim anggaran Pemkot Surabaya sebesar Rp5 miliar.
Dedik Irianto, Bagian Bina Program yang juga anggota Tim Anggaran Pilwali Pemkot Surabaya mengatakan, kekurangan anggaran bisa diajukan melalui pengajuan anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK).
“Memang ada penyesuaian, kekurangan anggaran nanti bisa kita ajukan dalam MPAK,” ujarnya kepada wartawan.
Namun, kekurangan anggaran yang disetujui oleh Tim Anggaran pemkot hanya sekitaran Rp2 miliar saja. Pemangkasan ini disebut-sebut karena terlalu banyaknya agenda rapat kerja teknis (rakernis) yang dilaksanakan.
Menanggapi hal ini, Wahyu Haryadi mengatakan bahwa Rakernis itu diadakan sesuai tahapan Pilwali, yaitu sekitar enam kali. Bila ini dikurangi sama halnya Panwaslu melaporkan tahapan yang belum dilakukan.
“Misalnya tahapan logistik. Logistik belum dikirim kita sudah melaporkan jumlahnya, kan tidak bisa,” ujar Wahyu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya.
Karena itu, Wahyu mengatakan, “Jangan salahkan Panwaslu bila pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal.”
Tidak hanya itu, Wahyu juga berujar, bila anggaran sebagaimana yang disepakati bersama yaitu Rp9,8 miliar tidak cair pada Agustus 2015, maka Panwaslih tidak akan melakukan pengawasan.
“Apa cukup dana segitu (Rp7 miliar, red) untuk membayar 3.937 petugas pengawas TPS kami? Belum untuk bimteknya dan rakernis,” kata Wahyu. (den/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
