PKS Tolak Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR menegaskan, pihaknya menolak rencana kenaikan tunjangan bagi pejabat negara seperti presiden, anggota DPR, dan pejabat lembaga tinggi negara lainnya dalam APBN Perubahan 2015.

“Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya di Jakarta, Sabtu (19/9/2015) seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan alasan penolakan itu adalah pertama, saat ini kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi.

Berdasarkan keadaan tersebut, menurut dia, tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan.

“Kami menilai tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan di saat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk,” ujarnya.

Alasan kedua, menurut Jazuli, saat ini tidak tepat menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara.

Hal itu, ujar dia, selain tidak elok, jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pertimbangan ketiga adalah Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi atau prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik.

Namun, menurut dia, asumsi itu salah, sehingga fraksinya menilai di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan.

“Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat,” katanya.

Selain itu Jazuli mengajak seluruh pihak baik pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi.

Dia menegaskan F-PKS telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini.

“Prioritas rekomendasi F-PKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya. (ant/dop/ipg)