Membahayakan NKRI, Presiden Harus Hentikan Mafia Politik

KH Ubaidillah Amin Koordinator Forum Komunikasi Kiai Muda (FKM) minta kepada Jokowi Presiden segera menghentikan kegaduhan politik menyusul isu pencantutan nama Presiden dan wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Dampak kegaduhan ini mulai menggerogoti kepercayaan publik pada pemerintah dan DPR serta memanaskan suhu politik di Tanah Air.

Isu yang tengah menjadi sorotan publik menyeret nama Setya Novanto ketua DPR RI dan Sudirman Said Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Setya Novanto disebut-sebut mencatut nama kepala negara untuk mendapatkan saham PT Freeport dan proyek pembangkit listrik di Papua.

Sedangkan Sudirman Said diam-diam telah berkirim surat kepada Chairman Freeport Mc Moran James Robert Mofett bernomor 7522/13/MEM/2015.

Surat ini berisi jaminan seakan-akan pemerintah Indonesia menyetujui perpanjangan kontrak karya dengan Freeport sampai tahun 2040.

Seorang pembantu Presiden menjanjikan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan kepentingan asing. Dan itu terjadi menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke AS awal November lalu.

Ubaid kiai muda pengasuh Pesantren An-Nuriyah Jember, Jawa Timur ini khawatir kalau kegaduhan politik ini dibiarkan akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara.

Ujungnya hanya akan menguntungkan pihak lain yang berniat ingin menghancurkan bangsa dan negara ini.

Orang yang berusaha menggadaikan kepentingan rakyat sudah seharusnya ditolak sebagai pemimpin di level apapun.

“Pemimpin bangsa itu dapat dilihat dari sikap, tindakan dan etikanya,” kata dia.

Kalau hanya ingin dapat, keuntungan dari perusahaan asing dengan perubahan regulasi dan kewenangannya itu namanya mafia.

“Jangan jadi pemimpin yang memiliki dua wajah, dzul wajhain. Politisi yang menipu rakyat itu tidak akan memiliki catatan sejarah yang baik. Mereka akan tenggelam, karena kerakusannya,” kata Ubaidillah yang juga menjabat Sekjen Lembaga Pengembangan Ekonomi Santri (LPES).

Heidar Nasir Ketua Umum PP Muhammadiyah juga berpendapat agar pemimpin yang membuat negara ini carut marut dan kehilangan harga diri sebagai bangsa besar agar segera sadar.

Soal copot-mencopot masalah mudah yang menyangkut persolan moral ini harus segera diperbaiki.

Siapa saja yang telah mencederai harga diri bangsa dan membuat bangsa ini direndahkan bangsa lain harus disingkirkan.

Jokowi Presiden minta masyarakat menghormati Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) yang sedang mendalami perkara Freeport khusus para pembantunya diminta tidak terus berpolemik. (jos/dwi/ipg)