Lelang di 3 Lembaga Parlemen Buram, Berpotensi Bocor

Uchok Sky Khadafi pengamat Anggaran Politik mengatakan, pada tahun 2014, 3 Lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPD, dan MPR tidak serius dengan cara lelang akuntabel, dan transparan dengan mempergunakan secara elektronik atau biasanya disebut secara LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

”Ketiga lembaga ini masih banyak mempergunakan lelang pengadaan barang dan jasa secara manual karena lebih menguntungkan pribadi daripada secara kelembagaan. Dengan lelang manual, pemenang lelang bisa diatur sesuai selera oknum oknum, atau kesekretariatan Jenderal DPR, DPD, dan MPR.” ujar Uchok di Jakarta, Sabtu (3/1/2015).

Hal ini, katanya, bisa dibuktikan dengan argumentasi sebagaiberikut:
1). DPR punya anggaran belanja modal atau anggaran dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa menimal sebesar Rp.168.340.625.000. Tapi ternyata, hanya sebesar Rp.143.556.040.000 yang dilelang dalam bentuk LPSE, dan sekitar Rp.24.784.585.000 diduga anggarannya bocor karena lelang dilakukan dalam bentuk manual atau ada kesengajaan melakukan penunjukan langsung.

2. DPD punya belanja modal atau anggaran anggaran dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa menimal sebesar Rp.66.673.000.000. Ternyata yang dilelang melalui LPSE sebesar Rp.32.417.869.600, dan sekitar sebesar Rp.34.255.130.400 diduga berpotensi anggarannya bocor karena lelang dilakukan dalam bentuk manual atau ada kesengajaan melakukan penunjukan langsung.

3). MPR punya anggaran modal atau anggaran anggaran dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa menimal sebesar Rp.37.155.071.000. Ternyata yang dilelang melalui LPSE sebesar Rp.37.113.430.000, dan menimal sebesar Rp.41.641.000 diduga juga berpotensi bocor karena tidak melalui LPSE.

Kemudian selain persoalan lelang diatas, yang lebih tragedis lagi, dan memberatkan uang pajak rakyat adalah anggaran untuk perjalanan dinas yang diberikan kepada legislatif,

Uchok mengungkapkan, perjalanan dinas DPR sebesar Rp.763.155.807.000; kedua, Perjalanan dinas MPR sebesar Rp.275.837.039.000; ketiga, Perjalanan dinas DPD sebesar Rp.195.241.221.000. Anggaran ini anggaran perjalanan yang sangat menyenangkan bagi mereka. Pura pura melakukan perjalanan dinas, tapi tidak jelas timbal balik buat kontituen atau bagi pembayar pajak. Buat rakyat hanya dapat tontonan konflik sinetron, dan perang perangan di gedung MPR yang sangat memalukan sekali.

“BBM naik diam, TDL mau naik pura pura sedih tidak ada simpati membela rakyat miskin.” tegas Uchok.(faz/tok)

Foto: tubasmedia.com