Mukhamad Misbakhun anggota Komisi XI DPR RI menilai Jokowi Presiden seharusnya memilih figur menteri yang bersih dan kredibel. Sosok Darmin Nasution yang disebut-sebut akan ditunjuk menjadi menteri hasil reshuffle adalah sosok yang diduga terlibat kasus pajak Gayus Tambunan.
“Saya ingin presiden memilih figur yang bersih dan punya kredibilitas tinggi untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja. Setahu saya saat menjadi Dirjen Pajak, Darmin Nasution adalah orang yang tanda tangan Surat Keputusan Keberatan PT. Surya Alam Tunggal (PT.SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan. Dalam kasus PT. SAT tersebut semua sudah di hukum dan punya kekuatan hukum tetap mulai dari Gayus Tambunan sendiri sampai atasannya. Darmin Nasution termasuk yang tidak terkena dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut kenapa Darmin Nasution sebagai orang yang tanda tangan SK Keberatannya malah lolos dari kasus tersebut,” tegas Misbakhun yang juga mantan pegawai pajak ini di gedung DPR, Rabu (12/8/2015).
Saat menjadi Dirjen Pajak, kata Misbakhun, ada beberapa permasalahan Darmin Nasution yang lain seperti dugaan pelanggaran prosedur dikabulkannya kasus Keberatan PT Halliburton Indonesia yang keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak sebelumnya.
Tetapi oleh Darmin Nasution malah dikabulkan. “Ada apa dibalik dikabulkannya keberatan perusahaan penanaman modal asing dari Amerika tersebut?” tanya Misbakhun.
Hal-hal seperti ini, menurut Misbakhun, seharusnya oleh Jokowi Presiden dijadikan perhatian karena permasalahan pajak ini termasuk lingkup Menko Perekonomian, jangan sampai nanti saat menjabat Menko malah Darmin Nasution memainkan kekuasaannya melakukan intervensi terhadap kasus-kasus pajak.
“Jangan sampai juga figur seperti Darmin Nasution menjadi beban bagi Kabinet Kerja, karena permasalahannya di masa lalu,” paparnya.(faz/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
