Komisi A DPRD Jatim Kompak Tolak Pemekaran Madura

Komisi Pemerintahan (A) DPRD Jawa Timur sepakat untuk menolak rencana sebagian kalangan untuk memekarkan Madura menjadi sebuah provinsi.

“Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, yang harus dilakukan adalah efisiensi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada,” kata Freddy Poernomo, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Senin (9/11/2015).

Sumberdaya mulai dari alam dan manusia, harusnya bisa dimaksimalkan. Bukan malah memekarkan diri yang ujung-ujungnya malah akan menyengsarakan masyarakatnya sendiri.

Selain itu, Madura yang saat ini hanya memiliki empat kabupaten menjadikan pemekaran akan sulit dilakukan.

Selain itu, hingga saat ini juga belum ada studi kelayakan yang mampu mengarah dan mendukung Madura jadi Provinsi. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat Kabupaten yang ada di Madura juga sangat minim, sehingga jika dipaksakan jadi Provinsi malah akan sulit untuk membiayai sendiri wilayahnya.

SDM yang mumpuni juga dinilai masih sangat sedikit sekali, sementara persoalan yang ada sangat banyak sekali mulai kesehatan, pendidikan hingga persoalan infrastruktur.

Hal yang sama diungkapkan Muzammil Syafii, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Menurut dia, wacana pemekaran Madura sangat aneh karena dilihat dari sudut manapun saat ini belum waktunya Madura untuk dimekarkan.

“Jadi secara pribadi saya melihat ini hanya sekadar wacana dan untuk menjadi provinsi, perlu ada kajian dan study kelayakan. Mengingat untuk menjadi provinsi, pemerintah yang terbentuk nanti tidak saja memikirkan soal PAD saja, tapi juga nasib jutaan orang yang hidup di sana,” kata politisi dari Nasdem ini.

Untuk itu, jika Madura menuntut untuk menjadi provinsi sendiri, maka beban berat bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan fiskal yang ada. Kalau ini dibiarkan, dikhawatirkan Madura akan menjadi provinsi di Indonesia yang tertinggal. (fik/ipg)