Kegaduhan Politik Masih akan Warnai Tahun 2016

Bambang Soesatyo Anggota Komisi III DPR RI mengatakan, tahun 2015 sarat dengan kegaduhan. Dibuka oleh episode Polri versus KPK Jilid II, dan ditutup dengan mundurnya Ketua DPR akibat skandal “Papa Minta Saham”. Semua kegaduhan itu menjadi bagian tak terpisah dari proses konsolidasi pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo Presiden-Jusuf Kalla Wakil Presiden.

“Selain faktor kegaduhan akibat ulah sejumlah figur atau tokoh, tahun ini pun sarat masalah atau tantangan. Ketidakpastian global menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan. Posisi rupiah pun mengalami tekanan di hadapan sejumlah valuta utama dunia. Terhitung sejak awal 2015 hingga pekan kedua September, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sudah mencapai 15,87 persen,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Selain itu, kata dia, ada dua faktor lokal yang ikut menekan ekonomi dalam negeri. Pertama, masih rendahnya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional. Kedua, kegagalan pemerintah memaksimalkan faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor pertumbuhan, yang ditandai dengan lambannya penyerapan anggaran sepanjang 2015. Bahkan, hampir semua pemerintah daerah juga gagal memaksimalkan anggaran. Hingga akhir 2015, sekitar Rp270 triliun anggaran pembangunan daerah hanya bisa diendapkan di sejumlah bank karena banyak pejabat daerah takut mengeksekusi proyek-proyek pembangunan yang anggarannya telah disetujui.

Jika tahun 2015, Bambang menyebut sebagai tahun konsolidasi pemerintahan Jokowi-JK dengan penuh gaduh, maka tahun 2016, dia memprediksi pemerintahan Jokowi-JK ini masih akan tetap gaduh. Paling tidak isu reshuffle, skandal Freeport, Dualisme kepengurusan partai Golkar dan PPP yang berlarut-larut, desakan PDIP untuk mencopot Rini Soemarno yang tidak akan digubris Jokowi serta perseteruan internal antar partai pendukung pemerintah (KIH) terkait kursi menteri dengan masuknya PAN dan tidak menutup kemungkinan juga akan di susul beberapa partai dari KMP, akan menjadi puncak kegaduhan sepanjang 2016.

Hal itu, menurut Bambang, belum ditambah lagi dengan kehaduhan parlemen jika kelak Pansus Freeport jadi bergulir. Dari sisi ekonomi ancaman datang dari berbagai program BLT yang diperkirakan pada februari-maret 2016 jika tidak ditambah melalui APBNP akan menimbulkan masalah baru termasuk target penerimaan dari tax amnesty.(faz/iss/ipg)