Koalisi Majapahit mengaku memiliki beberapa kendala mengapa koalisi ini belum mengambil sikap terkait rekomendasi perpanjangan waktu Pilkada.
AH Thony MSI Ketua Tim Kerja Koalisi Majapahit pada Radio Suara Surabaya mengatakan, surat rekomendasi nama calon yang akan dimajukan kembali sudah dikirimkan ke DPP sejak 26 Juli. Namun sampai sekarang surat rekomendasi tersebut belum dikeluarkan oleh DPP.
“Beberapa kali sudha kita dorong baik melalui telepon atau datang langsung ke DPP,” kata dia.
Namun karena terselenggaranya Pilkada serentak ini, lanjut dia jumlah pengurus DPP menjadi terbatas karena sudah terdistribusi ke daerah-daerah.
“Itulah yang menjadi kendala kita karena juga menjadi sulit melakukan koordinasi. Sebenarnya agenda perpanjangan ini yang paling kita anggap rasional dan dipandang DPP sebagai langkah strategis majukan calon. Peluang kali ini lebih terbuka daripada peluang yang kemarin,” ujar dia.
Selain itu, kata dia, juga ada tarik ulur masalah partai politik. Jumlah partai politik di Koalisi Majapahit yang cukup banyak dan memiliki karakter berbeda-beda juga menjadi suatu kendala. Misalnya koordinasi di antara masing-masing DPP koalisi Mojopahit bisa memicu munculnya kesulitan. Kendala lainnya terkait dengan kepentingan internal masing-masing partai yang berbeda-beda.
“Awalnya koalisi ini menjadi metode yang memudahkan parpol menjadi satu. Dalam hal ini tanda kutip mengorbankan kepentingan internal partai menjadi kepentingan kota untuk menjadikan kota Surabaya jadi lebih baik,” pungkas dia. (dwi/ipg)