Fahri Berharap Jokowi-JK Dukung Pansus Freeport agar Nama Mereka Bersih

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR berharap bahwa seluruh partai politik memiliki komitmen untuk mendukung investigasi kasus Freeport melalui Pansus angket Freeport. Hal ini menurut dia, agar kasus ini menjadi terang benderang bagi rakyat indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Papua.

“Harapan ini tentunya sejalan dengan harapan masyarakat.Sekarang terbuka di depan mata kita adanya satu kejadian yang sangat penting bagi keberlangsungan kita sebagai bangsa, yaitu operasi tambang yang memiliki efek sosial, ekonomi dan politik secara signifikan. Makanya DPR harus mau mendengar tuntutan masyarakat sipil untuk benar-benar melakukan investigasi masalah Freeport melalui Pansus,” ujar Fahri di Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Hal ini menurut Fahri juga penting agar masalah Freeport ini tidak lagi menjadi masalah di masa depan di mana sampai saat ini setelah Freeport 50 tahun beroperasi di Indonesia selalu menimbulkan masalah dan isu-isu. Dengan dilakukannya pansus angket ini maka semua kronologi perpanjangan izin kontrak betul-betul bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia secara detil.

“Biar kronologi perpanjangan izin kontrak Freeport itu betul-betul kita baca secara detail sehingga sikap kita kedepan,akan mendatangkan banyak manfaat. Kita harus sampai pada kesepakatan nasional, bahwa tahun 2016 sebagai tahun untuk menguasai tambang-tambang besar yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk Freeport,” ujar dia.

Untuk itu Fahri berharap dukungan dari presiden dan wakil presiden terhadap Pansus angket ini. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak perlu takut, sebab justru ini akan mempermudah langkah-langkah yang harus diambil oleh presiden dan wapres dalam mempersiapkan transisi pengelolaan tambang Freeport dari pihak AS ke Indonesia.

“Presiden dan wapres justru harus mendukung. Jika presiden dan wapres tidak mendukung investigasi yang dilakukan DPR melalui pansus angket,maka justru akan bisa mendatangkan kecurigaan publik,karena nama presiden dan wapres mulai banyak beredar seolah-olah terlibat dalam proses perpanjangan izin Freeport. Untuk menghindari fitnah maka jalan terbaik adalah mendukung diadakannya penyelidikan oleh panitia angket, sehingga nama presiden dan wapres bisa dibersihkan,” kata Fahri.

Sekadar diketahui, perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021 menimbulkan banyak kegaduhan. Selain surat Sudirman Said menteri ESDM yang menjanjikan akan melakukan segala daya dan upaya termasuk untuk mengubah segala bentuk peraturan yang menghambat dilakukannya perpanjangan kontrak sebelum waktunya, juga ada kasus dimana Setya Novanto Ketua DPR dituduh mencatut nama Presiden dan Wapres untuk meminta jatah saham. Selain itu adanya pertemuan pengusaha nasional yang juga ipar dan keponakan Jusuf Kalla Wakil Presiden dengan James Moffet atau Jim Bob pemilik PT Freeport McMoran, membuat masalah Freeport ini menjadi semakin gaduh.

Jusuf Kalla yang bersuara kencang terhadap Setya Novanto yang bertemu dengan Maroef Sjamsuddin Presiden Direktur Freeport Indonesia justru membela ipar dan keponakannya karena pertemuan mereka dengan Jim Bob adalah hal biasa diantara para pengusaha yang menimbulkan banyak kritik. Diantara kritik itu dilontarkan oleh Uchok Sky Khadafi Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis bahwa tidak mungkin pengusaha besar sekelas Jim Bob mau bertemu dan berurusan dengan pengusaha sekelas Aksa Mahmud dan Erwin Aksa jika tidak ada embel-embel sebagai saudara wapres. Kalla pun dianggap telah memanfaatkan posisinya sebagai wapres yang bisa ikut menentukan perpanjangan kontrak Freeport melalui ipar dan keponakannya tersebut.(faz/ipg)