Dua Opsi Langkah Joko Widodo Terkait Pernyataan Hasto

Emerson Yuntho Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan sedikitnya ada dua pilihan langkah yang sepatutnya ditempuh oleh Presiden Joko Widodo untuk menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Jokowi selaku kader PDIP bisa meminta internal partai PDIP untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Emerson saat dihubungi Antara News dari Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Hasto pada Kamis (22/1/2015) siang menggelar sebuah konferensi pers untuk membenarkan isi sebuah artikel di media warga bertajuk “Rumah Kaca Abraham Samad” yang menceritakan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengajak sejumlah politisi PDIP untuk bertemu sebanyak enam kali sebelum kontestasi Pemilihan Presiden 2014 berlangsung.

Hasto juga merekomendasikan agar KPK membentuk komite etik dan berharap Abraham Samad berani mengakui terjadi banyak pertemuan dengan sekurang-kurangnya dua petinggi partai politik di antaranya PDIP dan Partai Nasional Demokrat, dalam kaitan dengan proses pencalonan Samad sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

Pernyataan Hasto, yang masih dipertanyakan dalam kapasitas pribadi ataukah mewakili institusi PDIP, dinilai telah memunculkan kesan di hadapan publik berniat mengganggu proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPK terhadap kasus rekening tidak wajar milik calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Sebab Hasto juga mengklaim mengutip Samad yang menyatakan kegagalan dia menjadi cawapres Joko Widodo adalah Budi Gunawan.

“Saya pikir dia memperkeruh suasana. Ya artinya kan justru pernyataan dia itu memunculkan kesan ke publik ada keinginan mengganggu proses hukum yang sedang dilakukan KPK,” kata Emerson.

Kemudian langkah kedua, lanjut Emerson, adalah dengan kapasitas Joko Widodo sebagai Presiden RI, sepatutnya bisa memberikan peringatan terhadap para bawahannya yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dengan penyelesaian kasus yang tengah ditangani KPK.

“Joko Widodo selaku Presiden seharusnya bisa mengendalikan anak buahnya, jadi mereka-mereka yang pernyataannya tidak kondusif atau memancing gesekan dengan lembaga lain, menurut saya sudah seharusnya diperingatkan,” katanya.

Emerson menambahkan, hal itu juga berlaku terhadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto.

“Sekarang kan yang dicari situasi kondusif, bukannya memperkeruh suasana. Sedangkan Pak Tedjo beberapa kali muncul ke publik dengan pernyataannya yang dianggap tidak mendukung KPK,” katanya.

Beberapa waktu lalu, usai keputusan penundaan penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI, Menteri Tedjo menyampaikan imbauan agar KPK konsisten mengusut kasus hukum yang melibatkan Budi Gunawan.

Meski demikian di saat bersamaan, Tedjo juga mencontohkan sejumlah kasus hukum yang dianggap mengambang, termasuk yang membelit mantan Menteri Enerdi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik serta mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. (ant/dwi)